IMPLEMENTASI DIVERSIFIKASI PANGAN POKOK (BERAS DAN PANGAN LOKAL) SEBAGAI STRATEGI PENCAPAIAN SDG 2 DI KABUPATEN BANDUNG BARAT

Abstract

Ketergantungan yang sangat tinggi terhadap beras sebagai pangan pokok menjadikan sistem pangan Indonesia rentan terhadap gejolak harga, gangguan pasokan, dan ketidakseimbangan distribusi. Kabupaten Bandung Barat (Kabupaten Bandung Barat), meskipun merupakan daerah surplus beras dengan produksi mencapai 1.400 ton pada tahun 2024, tetap mengalami kenaikan harga beras di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) akibat lemahnya tata kelola distribusi dan belum optimalnya diversifikasi pangan lokal. Penelitian ini menganalisis implementasi kewenangan otonomi daerah dalam distribusi beras dan diversifikasi pangan lokal di Kabupaten Bandung Barat, berdasarkan kerangka regulatif UU 23/2014, Perda Kabupaten Bandung Barat No. 11/2022, serta Peraturan Badan Pangan Pangan Nasional No. 3/2025, dan dikaitkan dengan pencapaian SDG 2 (Zero Hunger). Melalui studi dokumen dan wawancara mendalam dengan DKPP, DPMD, Bappelitbangda, dan kelompok tani, penelitian menemukan bahwa tata kelola distribusi pangan daerah bersifat multi-level namun menghadapi ketergantungan struktural terhadap stok BULOG, kapasitas cadangan pangan daerah yang hanya mencapai 92 ton dari kebutuhan ideal 190 ton, serta kelemahan administratif desa dalam pendataan penerima bantuan. Pada saat yang sama, program diversifikasi pangan belum memberikan dampak signifikan karena struktur pasar masih didominasi beras, preferensi konsumsi masyarakat tidak berubah, kapasitas produksi komoditas alternatif rendah, dan koordinasi antar-dinas tidak integratif. Relasi kekuasaan antar aktor yaitu pemerintah daerah, BULOG, desa, BUMDes, gapoktan, dan pedagang besar menunjukkan adanya asimetri dan fragmentasi yang menghambat transformasi sistem pangan menuju keberagaman dan keberlanjutan. Temuan ini memperlihatkan bahwa meskipun kerangka hukum memberikan ruang otonomi luas bagi daerah, kapasitas implementasi belum memadai untuk memastikan ketersediaan, keterjangkauan, dan stabilitas pangan sesuai target SDG 2. Dengan demikian, keberhasilan diversifikasi pangan di Kabupaten Bandung Barat memerlukan penguatan cadangan pangan daerah, integrasi kebijakan lintas sektor, revitalisasi pasar pangan lokal, serta reposisi peran aktor lokal dalam rantai distribusi sebagai bagian dari strategi jangka panjang ketahanan pangan daerah.