ANALISIS PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI DESA CILELES KECAMATAN JATINANGOR
DOI:
https://doi.org/10.31004/jrpp.v8i2.47393Keywords:
Pemerintahan Desa, Pemberdayaan MasyarakatAbstract
Pemberdayaan masyarakat merupakan suatu rangkaian tindakan yang terstruktur melibatkan berbagai komponen organisasi formal dan non formal. Pemerintah sebagai organisasi formal memiliki otoritas dan peran untuk memberdayakan masyarakat. Dalam hal ini, Pemerintah Desa Cileles memiliki otoritas dan peran untuk mewujudkan pemberdayaan terhadap masyarakat Desa Cileles. Pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dapat dilaksanakan melalui program-program. Adapun program yang dilakukan di Desa Cileles, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagai bentuk nyata pemberdayaan yang dilakukan selama ini seperti pemberdayaan kelompok ternak. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan gambaran tentang pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat desa di Desa Cileles, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat masih perlu upaya peningkatan dalam beberapa hal antara lain 1) pembinaan kelompok usaha ekonomi masyarakat agar lebih berusaha secara baik dalam rangka mensejahterakan kehidupan masyarakat; 2) keterampilan beternak bagi masyarakat agar mereka dapat memanfaatkan peternakan yang dimiliki dalam rangka pemenuhan kebutuhan dalam kehidupan keluarga oleh masyarakat yang bersangkutan; 3) penyuluhan kepada masyarakat untuk memelihara ternak secara profesional dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat; dan 4) pemanfaatan teknologi tepat guna oleh masyarakat dalam rangka menunjang aktivitas dalam kehidupan masyarakat seperti yang dimanfaatkan untuk beternak.References
Ajayi, V. O. (2017). Primary sources of data and secondary sources of data. Benue State University, 1(1), 1-6.
Arnangngi, N. M., Syam, A. R., & Abdullah, I. (2024). Strategi kepala desa dalam mengelola kebijakan program desa siaga sehat di Desa Talok, Kecamatan Dlanggu, Kabupaten Mojokerto. Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja, 50(1), 54–66. https://jurnal.iap.or.id/index.php/jip/article/view/607
Hadjon, P. M., et al. (1994). Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia. Gadjah Mada University Press.
Kementerian Dalam Negeri. (2008). Pedoman Umum Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa. Jakarta: Ditjen PPMD.
Kurniasih, D., Suhendar, C., Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Komputer Indonesia, & DPRD Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat. (2021). Karakteristik Modeling/Profiling Wilayah Pemilihan Desa Berdasarkan Potensi Demografis dan Geografis di Kabupaten Bandung. Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa, 2(1), 54–56. https://doi.org/10.32669/village
Lailiyah, N. A. (2022). Implementasi good village governance dalam mewujudkan efektivitas pengelolaan keuangan desa. Jurnal Ilmu Pemerintahan : Kajian Ilmu Pemerintahan dan Politik Daerah, 7(1), 49–64. https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/jip/article/view/6475
Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1984). Drawing valid meaning from qualitative data: Toward a shared craft. Educational researcher, 13(5), 20-30.
Muhtada, D., Winarno, B., & Mahardika, A. (2017). Governance desa dan kebijakan dana desa: Studi implementasi di empat desa di Indonesia. JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik), 21(1), 1–22. https://journal.ugm.ac.id/jkap/article/view/23540
Moleong, J.L. (2007). Metodologi Penelitian Kualitatif. Revisi ed. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
Nahruddin, Z. (2014). Identifikasi permasalahan dan tantangan pembangunan desa tertinggal di Indonesia. Jurnal Masyarakat & Budaya, 16(2), 189–202. https://jmb.lipi.go.id/index.php/jmb/article/view/343
Ndraha, T. (2003). Kybernologi Ilmu Pemerintahan I. PT Rineka Cipta.
Prasojo, E. (2004). People and Society Empowerment: Perspektif Membangun Partisipasi Publik. Jurnal Ilmiah Administrasi Publik, 4(2): 10–24.
Satriajaya, A. T. (2017). Partisipasi masyarakat dalam pengembangan usaha pertanian berbasis BUMDes di Desa Purwasari Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi. Jurnal Penyuluhan, 13(1), 44–51.https://media.neliti.com/media/publications/261256-partisipasi-masyarakat-dalam-pengembanga-9c10c8c8.pdf
Sayekti, N. A. (2021). Digitalisasi sistem informasi desa dalam mewujudkan good governance. Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan, 6(1), 62–70. https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/jip/article/view/4610
Sugiyono, (2006). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D. Bandung:Alfabeta.
Supriyadi. (2021). Paradigma Governance dalam Administrasi Publik: Evolusi Menuju Pelayanan yang Kolaboratif. Jurnal RASI: Reformasi Administrasi – Sistem Informasi, 8(1), 1–11.
Solihati, N., & Yuliani, A. A. (2025). E-government dan transparansi anggaran: Studi implementasi SID dalam meningkatkan partisipasi warga desa. Jurnal Ilmu Administrasi Negara (JIAN), 15(1), 133–144. https://ejournal.upi.edu/index.php/jian/article/view/69987
Tempoh, J. 2013. Peranan Hukum Tua dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Kalasey II Kecamatan Mandolang Kabupaten Minahasa. Jurnal Eksekutif,
Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2025 raspiyahni
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
