ANALISIS SKEMA PONZI DALAM PRAKTIK MULTI-LEVEL MARKETING: TINJAUAN YURIDIS BERDASARKAN UU NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Abstract

Kemunculan praktik Skema Ponzi yang berkedok Multi-Level Marketing (MLM) telah menyebabkan kerugian finansial masif, menyoroti urgensi perlindungan hukum terhadap konsumen. Artikel ini bertujuan menganalisis karakteristik Skema Ponzi yang membedakannya dari MLM yang sah, dan melakukan tinjauan yuridis perlindungan konsumen berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif (yuridis normatif) dengan spesifikasi deskriptif analitis, berfokus pada pendekatan perundang-undangan (UUPK) dan konsep hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Skema Ponzi melanggar hak-hak konsumen yang dijamin dalam Pasal 4 dan Pasal 8 UUPK karena menyajikan informasi yang menyesatkan dan janji keuntungan yang tidak realistis. Kekuatan yuridis UUPK terletak pada prinsip Tanggung Jawab Mutlak (Strict Liability) (Pasal 27), yang memungkinkan konsumen menuntut ganti rugi perdata (Pasal 19) tanpa harus membuktikan adanya unsur kesalahan pidana pelaku usaha. Temuan ini menggarisbawahi peran UUPK sebagai instrumen hukum perdata yang efisien dan restoratif untuk pemulihan kerugian korban, meskipun pembentukan peraturan khusus mengenai Skema Ponzi tetap mendesak untuk memperkuat sanksi administrasi dan penegakan hukum.