TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENYALAHGUNAAN WEWENANG OLEH DIREKTUR CV. HARVEST (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 680 PK/PID.SUS/2023)

Authors

  • Deo Agung Haganta Barus Universitas Negeri Medan
  • Nasywa Yasmin Purba Universitas Negeri Medan
  • Eirene Dahlia Sidabutar Universitas Negeri Medan
  • Agustin Pratama Sihotang Universitas Negeri Medan
  • Depi Yohana Manurung Universitas Negeri Medan
  • Santiana Siboro Universitas Negeri Medan
  • Tessa Lonika Simanullang Universitas Negeri Medan
  • Limra Nababan Universitas Negeri Medan
  • Taufiq Ramadhan Universitas Negeri Medan

DOI:

https://doi.org/10.31004/jrpp.v8i2.44445

Keywords:

Penyalahgunaan Wewenang, Hukum Administrasi Negara, Korupsi, Putusan Pengadilan, Pejabat Publik.

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyalahgunaan wewenang dalam perspektif hukum administrasi negara, dengan studi kasus pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 680 PK/Pid.Sus/2023 yang melibatkan terdakwa Heintje Abraham Toisuta. Dalam negara hukum seperti Indonesia, penyalahgunaan wewenang oleh pejabat publik merupakan pelanggaran serius terhadap prinsip keadilan, transparansi, dan tata kelola pemerintahan yang baik. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan studi kepustakaan, yang berfokus pada analisis dokumen hukum, peraturan perundang-undangan, dan putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana korupsi dan pencucian uang secara bersama-sama dalam proses pengadaan lahan untuk pembukaan Kantor Cabang PT. Bank Maluku di Surabaya tanpa prosedur yang sah. Tindakan tersebut mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp7,6 miliar dan berdampak negatif terhadap kepercayaan publik. Implikasi dari putusan ini menegaskan pentingnya penegakan hukum administrasi negara dalam mencegah dan menindak penyalahgunaan wewenang oleh pejabat publik. Penelitian ini merekomendasikan penguatan pengawasan dan evaluasi terhadap praktik administrasi pemerintahan guna menjaga integritas dan akuntabilitas lembaga publik..

References

Indonesia, as a constitutional state (rechtsstaat), adheres to the rule of law as enshrined in Article 1 Paragraph (3) of the 1945 Constitution, which affirms that “The State of Indonesia is a state based on law.” Nevertheless, in practice, the abuse of authority remains a persistent issue in public administration. This study aims to analyze the juridical implications of abuse of authority through a normative legal approach, focusing on literature review and case analysis. The research highlights the Supreme Court Decision Number 680 PK/Pid.Sus/2023 involving Heintje Abraham Toisuta, who was convicted of corruption and money laundering in connection with a government procurement project for the establishment of a new branch of PT. Bank Maluku in Surabaya. The case illustrates how unauthorized actions in procurement procedures, in collaboration with other officials, led to state financial losses of IDR 7.6 billion. The findings underscore the significance of administrative law in controlling the misuse of power and reinforcing institutional accountability. Effective legal enforcement is essential to uphold justice, maintain public trust, and promote good governance in Indonesia.

Keywords: Abuse of authority, juridical analysis, corruption, administrative law, good governance

Downloads

Published

2025-04-17

How to Cite

Barus, D. A. H., Purba, N. Y., Sidabutar, E. D., Sihotang, A. P., Manurung, D. Y., Siboro, S., … Ramadhan, T. (2025). TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENYALAHGUNAAN WEWENANG OLEH DIREKTUR CV. HARVEST (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 680 PK/PID.SUS/2023). Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran, 8(2), 4065–4070. https://doi.org/10.31004/jrpp.v8i2.44445

Similar Articles

<< < 1 2 3 4 5 6 7 > >> 

You may also start an advanced similarity search for this article.

Most read articles by the same author(s)