KEKUATAN MENGIKAT POSTNUPTIAL AGREEMENT YANG DIBUAT DI INDONESIA TERHADAP HARTA TAK BERGERAK DI NEGARA ASAL WARGA NEGARA ASING

Abstract

Perkawinan campuran yang melibatkan warga negara asing menimbulkan kebutuhan pengaturan harta kekayaan melalui postnuptial agreement. Di Indonesia, keberlakuan perjanjian pasca nikah memperoleh landasan hukum setelah Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015, yang membuka ruang bagi pasangan untuk menetapkan pemisahan harta setelah perkawinan berlangsung. Namun, permasalahan muncul ketika perjanjian tersebut diharapkan berlaku terhadap harta tidak bergerak yang berada di negara asal pihak asing. Penelitian ini bertujuan menganalisis kekuatan mengikat postnuptial agreement yang dibuat di Indonesia terhadap aset tidak bergerak di luar negeri, dengan meninjau asas-asas hukum perdata internasional serta kesesuaian dengan hukum negara asing. Metode penelitian yang digunakan adalah hukum normatif-deskriptif, melalui pendekatan peraturan perundang-undangan, asas hukum, studi perbandingan, dan analisis doktrinal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun sah dan mengikat menurut hukum Indonesia, postnuptial agreement tidak otomatis berlaku terhadap properti di luar negeri karena tunduk pada asas lex rei sitae serta syarat formil dan materiil hukum negara tempat harta berada. Kesimpulannya, keberlakuan postnuptial agreement Indonesia bersifat terbatas dan memerlukan pengakuan serta pemenuhan ketentuan hukum negara asing agar dapat menimbulkan akibat hukum terhadap harta tidak bergerak di yurisdiksi lain.