ANALISIS EFEKTIVITAS PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELABUHAN DI DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN PANGKEP
DOI:
https://doi.org/10.31004/jrpp.v7i4.36790Keywords:
Retribusi, Efektivitas, PelabuhanAbstract
Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan rasio efektivitas yang bertujuan untuk mengetahui efektivitas pemungutan retribusi pelabuhan pertahun di Dinas Perhubungan Kabupaten Pangkep. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi. Jenis data yang dikumpulkan adalah data kuantitatif dengan teknik analisis data berupa metode efektivitas yang bersumber dari data primer. Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa tingkat efektivitas pemungutan retribusi pelabuhan di Dinas Perhubungan Kabupaten Pangkep Pada Tahun 2014 sebesar 93%, tahun 2015 sebesar 103%, tahun 2016 sebesar 94%, tahun 2017 sebesar 108%, dan tahun 2018 sebesar 106% dengan rata-rata efektivitasnya sebesar 100,8% pertahunnya. Dengan demikian pemungutan retribusi pelabuhan di kabupaten pangkep selama tahun 2014 sampai 2018 sangat efektif, karena rata-rata efektivitasnya di atas 100%.References
Abdul Halim. (2007). Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah. Edisi Pertama. Jakarta: Salemba Empat.
Abdussamad, S. N., Abdussamad, Z., Reza, W., & Aqmal, I. U. (20240. Implementation of Path Analysis for Modeling the Influence of Organizational Culture on Work Productivity. Jurnal Pijar Mipa, 19(4), 710-714.
Agustina, Oesi. (2013). Jurnal Analisis Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah dan Tingkat Kemandirian Daerah Di Era Otonomi Daerah: Studi Kasus Kota Malang (Tahun Anggaran 2007-2011). Jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya.
Aryo Sudibyo Yudha, Sun Jianfu, Icuk Rangga Bawono. (2014). Teori Institusi dan Korupsi: Studi Empiris Pada Organisasi Sektor Public di Cina dan Indonesia. Simposium Nasional Akuntansi (SNA) XVII. Lombok: Ikatan Akuntansi Indonesia.
Handoko, Hani. (2001). Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia. Edisi 2. Yogyakarta : BPFE.
Heru Atik. (2005). Penyusunan Program dan Anggaran Berbasis Kinerja, Modul Pelatihan, PMPK. Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta.
Hony Adhiantoko. (2013). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Blora (Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Blora Tahun 2007 - 2011). Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta. http://eprints.uny.ac.id/17846/1/ Skripsi%20.pdf
Indonesia. (1999). Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Sekretariat Negara. Jakarta.
Indonesia. (1999). Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 Tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah. Sekretariat Negara. Jakarta.
Indonesia. (2000). Undang-Undang Republik Indonesia. Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Perubahan UU. RI Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Sekretariat Negara. Jakarta.
Indonesia. (2003). Undang-Undang Republik Indonesia. Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara. Sekretariat Negara. Jakarta.
Indonesia. (2004). Undang-Undang Republik Indonesia. Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara. Sekretariat Negara. Jakarta.
Indonesia. (2004). Undang-Undang Republik Indonesia. Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Sekretariat Negara. Jakarta.
Josef Riwu Kaho. (2003). Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia: Identifikasi Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penyelenggaraaan Otonomi Daerah. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
Kus Endang Muji Rahayu. (2013). Analisis Rasio Untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2008 – 2012. Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta. http://eprints.ums.ac.id/30372 /12/02. NASKAH_ PUBLIKASI.pdf
Lawrence J. Gitman. (2003). Principles of Managerial Finance. United State: Pearson Education Inc.
Mardiasmo. (2013). Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Andi
Mentari Yosephen Sijabat, Choirul Saleh, Abdul Wachid. Analisis Kinerja Keuangan Serta Kemampuan Keuangan Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah (Studi pada Dinas Pendapatan Daerah dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang Tahun Anggaran 2008-2012). Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol. 2, No. 2, Hal. 236-242.
Munawir S. (2007). Analisa Laporan Keuangan. Yogyakarta: Liberty.
Munir Dasrul, Juanda Arsy, Nogi, S. Tangkilisan, 2004, Kebijakan & Manajemen Keuangan Daerah, YPAPI, Yogyakarta.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 56 tahun 2005 Tentang Maksud Sistem Informasi Keuangan Daerah Pasal 1 Angka 15Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 56 tahun 2005 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah Pasal 13 huruf a.
PSAK No. 1 (Revisi 2009) Komponen Laporan Keuangan Lengkap, Penyajian Laporan Keuangan, dan Extraordinary Items.
Siahaan, P. Marihot. (2005). Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
Sidiki, Y. A. E. R., Blongkod, H., & Aqmal, I. U. (2024). Pengaruh Perencanaan Stratejik Dan Pemberian Informasi Biaya Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Journal of Accounting, Economics, and Business Education, 2(1), 78-92.
Soemarso S. R. (2004). Akuntansi Suatu Pengantar. Salemba Empat: Jakarta.
Sugiyono. (2011). Metode Penelitian Kuantitatif Kualittaif dan Research and Development. Bandung: AlfabetaYeremias T Keban. 2004. Enam Dimensi Strategis Admistrasi Publik, Konep, Teori, dan Isu. Yogyakarta: Gava Media.
Susanti Irawati. 2008. Auditing. Bandung: Gramedia Pustaka
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2024 Hamka
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
