ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM DALAM TINDAK PIDANA PENCURIAN SEPEDA MOTOR (PUTUSAN PERKARA NOMOR 1287/PID.B/2023/PN MDN)
DOI:
https://doi.org/10.31004/jrpp.v6i4.22459Keywords:
Putusan Hakim, Tindak Pidana, PencurianAbstract
Pencurian adalah salah satu dari tindak pidana yang meresahkan masyarakat sehingga perlu di antisipasi dan ditindak lanjuti. Tindak pidana pencurian telah diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Buku II Bab XXII Pasal 362 hingga Pasal 367. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif pada dasarnya merupakan suatu kegiatan yang akan mengkaji aspek-aspek (untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada di dalam). hasil penelitian menunjukkan bahwa majelis hakim memutuskan pidana penjara 4 (Empat) Tahun dan 3 (Tiga) Bulan kepada terdakwa Maka dalam hal mengenai unsur dan disesuaikan dalam fakta di persidang penulis melihat hakim sependapat dengan jaksa penuntut umum yaitu mendakwa tererdakwa I Fransisco terdakwa II Muhammad Rizki terdakwa III Tamim benar telah melakukan tindak pidana pencurian sebagaiman diatur dalam Pasal 363 KUHP. Hakim setelah menguraikan fakta yang terungkap dipersidangan selanjutnya akan mempertimbangkan mengenai unsur Pasal yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum dengan fakta yang terungkap dipersidangan. Dalam perkara Pidana (Pustusan No. 1287/Pid.B/2023/PN Mdn) hakim mepertimbangkam megenai dakwaan yaitu dengan mendakwakan pasal 363 KUHP pencurian dengan pemberatan, yang terjadi ketika seseorang melakukan pencurian dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, menggunakan senjata, atau bersekongkol dengan orang lain.References
Hasaziduhu Moho. (2019). PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA MENURUT ASPEK KEPASTIAN HUKUM, KEADILAN DAN KEMANFAATAN. Jurnal Warta.
Abd. Muis. (2013). ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM DALAM TINDAK PIDANA PENCURIAN (Putusan Nomor: 01/ Pid. B/ 2012/ PN.DPS). Artikel Hasil Penelitian Mahasiswa, 1, 1–10.
Anselmus S. J. Mandagie. (2020). PROSES HUKUM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DIBAWAH UMUR DITINJAU DARI UNDANG_UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK. Lex Crimen, 9.
Benuf, K., Mahmudah, S., & Priyono, E. A. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Keamanan Data Konsumen Financial Technology Di Indonesia. Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum, 3(2), 145–160. https://doi.org/10.24246/jrh.2019.v3.i2.p145-160
I Putu Aris Wiradinata. (2023). PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENCURIAN SEPEDA MOTOR (STUDI KASUS DI POLSEK BLAHBATUH, KABUPATEN GIANYAR). Jurnal Konstruksi Hukum, 4.
Ifan Arya Sakti. (2021). Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan. Qawanin Jurnal Ilmu Hukum, 2.
Komang Atika Dewi Wija Pramesti. (2015). FAKTOR PENYEBAB DAN UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR (CURANMOR) DI KOTA DENPASAR.
Muhammad Karyasa. (2019). TINJAUAN KRIMINOLOGI PENCURIAN SEPEDA MOTOR DI WILAYAH POLSEK PALU TIMUR.
Muis, A., Yuridis, A., Tindak, D., Pencurian, P., Number, V., Pn, P. B., Hukum, I., Hukum, F., & Unej, U. J. (2012). ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM DALAM TINDAK PIDANA PENCURIAN ( Putusan Nomor?: 01 / Pid . B / 2012 / PN . DPS ) ( JURIDICAL ANLYSYS THE VERDICT DESICION AT ROBBING CRIMINAL.
Negeri, M.H.P. (2023). Putusan Nomor 1287/Pid.B/2023/PN Mdn.
Nindia Viva Pramudha Wardani. (2018). FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEREDARAN MAGIC MUSHROOM ATAU JAMUR LETONG DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA. Recidive, 7.
Sanyoto. (2008). PENEGAKAN HUKUM DI INDONESI. Jurnal Dinamika Hukum, 8.
Saputra, R. P. (2019). PERKEMBANGAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DI INDONESIA. Jurnal Pahlawan Volume, 2.
Zainudin Hasan. (2023). KRIMINALITAS PENCURIAN SEPEDA MOTOR DI DESA GANDRI KECAMATAN PENENGAHAN KABUPATEN LAMPUNG SELATAN. Jurnal Rectum, 5.
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2023 Arinda Risna Cherylia Siregar, Amelia Situmorang, Denni Iwan Permata Saragih, Parlaungan Gabriel Siahaan, Dewi Pika Lbn Batu

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.




