MENELAAH KEWENANGAN DAERAH DALAM DISTRIBUSI BERAS: STUDI TATA KELOLA DI KABUPATEN BANDUNG BARAT

Abstract

Distribusi beras merupakan elemen penting dalam menjaga stabilitas ketahanan pangan daerah, terutama pada konteks otonomi yang memberikan mandat besar kepada pemerintah kabupaten. Penelitian ini menelaah bagaimana kewenangan daerah dalam distribusi beras dijalankan di Kabupaten Bandung Barat dengan menelusuri keselarasan antara mandat regulatif, kapasitas kelembagaan, dan dinamika antar-aktor dalam tata kelola pangan. Menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, penelitian ini memadukan analisis dokumen (UU 23/2014, Peraturan Daerah 11/2022, Peraturan Badan Pangan Nasional 3/2025, dan RPJMD Kabupaten Bandung Barat) dengan wawancara terhadap aktor kunci di tingkat pemerintah daerah, Bulog, serta perangkat desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan formal Kabupaten Bandung Barat dalam distribusi pangan tidak sepenuhnya dapat dioperasionalkan karena terbatasnya kapasitas cadangan pangan daerah (CPPD), belum terintegrasinya distribusi dalam perencanaan daerah, serta ketergantungan yang kuat pada stok dan intervensi pusat melalui Bulog. Selain itu, struktur tata kelola yang melibatkan pedagang besar dan jaringan pasar lokal membentuk konfigurasi multi-level governance yang tidak sepenuhnya berpihak pada efektivitas intervensi daerah. Temuan ini menegaskan adanya kesenjangan antara mandat dan kapasitas yang menghambat optimalisasi peran pemerintah daerah dalam distribusi beras. Studi ini merekomendasikan penguatan kapasitas kelembagaan, penyelarasan perencanaan daerah, serta pembentukan mekanisme koordinasi lintas-level sebagai prasyarat untuk meningkatkan governabilitas distribusi pangan di tingkat kabupate