PERAN FASILITAS INFRASTRUKTUR DALAM MENDUKUNG PROGRAM PEMBINAAN PEMUDA DI KOTA BANDUNG: STUDI PADA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
DOI:
https://doi.org/10.31004/jrpp.v8i1.40813Keywords:
Infrastruktur, Pembinaan Pemuda, Kebijakan Daerah, Birokrasi, Administrasi Pemerintahan LokalAbstract
Penelitian ini menganalisis peran fasilitas infrastruktur dalam mendukung program pembinaan pemuda di Kota Bandung yang dikelola oleh Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora). Fokus kajian mencakup kebijakan pemerintah daerah, distribusi fasilitas, tantangan birokrasi, serta kolaborasi antar-pemangku kepentingan. Temuan menunjukkan bahwa fasilitas seperti Youth Center dan Youth Space memainkan peran penting dalam pembinaan pemuda, namun terdapat kendala dalam anggaran, pemeliharaan, dan koordinasi antar instansi. Studi ini juga mengadopsi konsep Josef Kaho tentang administrasi pemerintahan daerah untuk mengevaluasi efektivitas pengelolaan. Rekomendasi strategis diajukan untuk meningkatkan optimalisasi fasilitas infrastruktur guna mendukung pembangunan pemuda yang berkelanjutan.References
Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bandung. (2023). Laporan tahunan 2023.
Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bandung. (2023). Evaluasi program Dispora Kota Bandung.
Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bandung. (2024). Data fasilitas kepemudaan di Kota Bandung.
Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bandung. (2024). Data evaluasi program SEMPUR.
Grindle, M. S. (1980). Politics and policy implementation in the third world. Princeton University Press.
Prasetyo, G. (2024, November 27). Wawancara dengan Kepala Bidang PIK Dispora Kota Bandung.
Republik Indonesia. (2009). Undang-Undang No. 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan.
Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Republik Indonesia. (2020). RPJMN 2020–2024: Bab 4 tentang pembangunan SDM.
Rondinelli, D. A., & Cheema, G. S. (1983). Decentralization and development: Policy implementation in developing countries. Sage Publications.
Wibowo, A. (2021). Implementasi kebijakan publik di pemerintahan lokal. Jurnal Administrasi Publik, 12(2), 45–56.
Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Jakarta: Kementerian Sekretariat Negara.
Kaho, J. R. (1988). Prospek otonomi daerah di negara Republik Indonesia. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
Pemerintah Kota Bandung. (2015). Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Kepemudaan. Bandung: Pemerintah Kota Bandung.
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2025 Rudiana Rudiana, Muhammad Mifzal Sumarsono, Sahrul Romdoni, Joshua Dean Eukharisti Prabowo Tompunuh
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
