PEMENUHAN HAK KESEHATAN ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA TERLANTAR DITINJAU DARI UU NO 18 TAHUN 2014 TENTANG KESEHATAN JIWA DI KOTA MEDAN (STUDI KASUS DINAS SOSIAL KOTA MEDAN)

Abstract

Gangguan jiwa adalah keadaan tidak normal, baik yang berhubungan dengan keadaan secara fisik ataupun mental. Meskipun tidak dianggap sebagai gangguan yang menyebabkan kematian, gangguan jiwa dapat menyebabkan seseorang tidak dapat berkerja atau berperilaku benar, yang dapat mengganggu kelompok dan masyarakat karena tidak produktif. ODGJ terlantar di jalanan perlu mendapat perhatian dari pemerintah. Dinas Sosial bertanggungjawab menangani masalah ini, termasuk menyediakan layanan kesehatan. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana kinerja Dinas Sosial dalam memenuhi kesehatan jiwa bagi ODGJ terlantar, serta apa hambatan dan tantangan yang dihadapi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif untuk menganalisis pemenuhan hak kesehatan ODGJ terlantar di Kota Medan berdasarkan UU Kesehatan Jiwa. Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer didapatkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data sekunder diperoleh melalui buku, jurnal, artikel yang relevan dengan topik kajian yang diteliti. Data-data tersebut akan dianalisis dengan reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Sosial Kota Medan memiliki tugas utama dalam memberikan pelayanan kepada ODGJ terlantar, seperti menerima pengaduan dari masyarakat, menangani keadaan darurat, dan memenuhi kebutuhan dasar. Namun, terdapat hambatan dalam pemenuhan hak kesehatan, terutama terkait dengan identifikasi ODGJ yang tidak memiliki identitas yang jelas. Penelitian ini menyoroti upaya Dinas Sosial Kota Medan dalam menyediakan layanan kesehatan jiwa bagi ODGJ terlantar, serta tantangan yang perlu diatasi untuk meningkatkan kualitas layanan ini.