Minimnya Pelayanan Kesehatan Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan Yang Sedang Hamil
DOI:
https://doi.org/10.31004/innovative.v2i1.2952Keywords:
Lapas, Pelayanan, Kesehatan, Narapidana, Ibu HamilAbstract
Berdasarkan Pancasila, Negara Kesatuan Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keadilan dan kemakmuran rakyatnya. Narapidana berdasarkan Pasal 12, Pasal 1 (7) UU 1995 adalah narapidana yang kehilangan kemerdekaannya di lembaga pemasyarakatan Indonesia. Sebagai salah satu masyarakat yang tidak dapat dipisahkan, narapidana harus memenuhi hak-haknya, salah satunya menyatakan bahwa narapidana berhak atas pelayanan kesehatan yang layak (Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995) Pasal 14D Nomor 12). Tahanan wanita adalah salah satunya. Dalam penulisan makalah ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah 4.444 survei lapangan, wawancara, dan survei kepustakaan. Berdasarkan hasil survey diketahui bahwa pelaksanaan pelayanan kesehatan di Lapas Bawah Tanah Klas IIA berjalan dengan lancar, namun pelaksanaan pelayanan medik di Lapas Bawah Tanah Klas IIA dengan fasilitas kesehatan yang mendukung. . Ruang perawatan ibu dan anak yang tidak memadai, serta ibu hamil, masih kekurangan vitamin, takaran klinik, kurangnya BPJS atau jaminan kesehatan.Downloads
References
AbouZahr, C. (2009). Millennium development goals. Pharma Times, 41(6), 15–17. https://doi.org/10.4324/9781315753782-11
Agama, I., Negeri, I., & Bone, I. (2019). Hak-Hak Narapidana Wanita di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Watampone Perspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan Mirnawati D PENDAHULUAN Hukum diciptakan sebagai suatu sarana atau instrumen untuk mengatur hak- hak dan kewajiban. 2(1), 76–89.
Azalia, L. E. (2015). Pemenuhan Hak-Hak Khsusus Narapidana Wanita di Lemabaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pekanbaru. Journal of Chemical Information and Modeling, 02(9), 1689–1699. https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004
Dr. Drs. Amirul Mustofa, M.Si., Sri Roekminiati, S.Sos., M.KP., Dra. Damajanti Sri Lestari, M. (2020). ADMINISTRASI PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT.
Dr. Wahidmurni, M. P. (2017). Pemaparan Metode Penelitian Kuantitatif. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 6, 5–9.
Erdianto, P., Sh, E., & Hum, M. (2015). No Title. 2, 1–14.
Ernawati, A., Perencanaan, B., Daerah, P., & Pati, K. (2019). Masalah gizi pada ibu hamil nutritional issues among pregnant mothers. XIII(1), 60–69.
Fitrayeni, F., Suryati, S., & Faranti, R. M. (2017). Penyebab Rendahnya Kelengkapan Kunjungan Antenatal Care Ibu Hamil Di Wilayah Kerja Puskesmas Pegambiran. Jurnal Kesehatan Masyarakat Andalas, 10(1), 101. https://doi.org/10.24893/jkma.v10i1.170
Indonesia, R. (1995). UU 12 tahun 1995.
Ketaren, N. (2020). Pemenuhan Gizi Tahanan Wanita Hamil Pada Rumah Tahanan Negara Kelas IIA Pondok Bambu ( Fulfillment of Pregnant Women ’ s Prisoners Nutrition At Pondok Bambu State Class IIA Detention House ). 10(1).
Pemasyarakatan, D. I. L., & Ticoalu, O. T. D. G. (2013). Lex Crimen Vol. II/No. 2/Apr-Jun/2013. II(2), 125–132.
Pemasyarakatan, L., Ii, K., & Malang, A. W. (2013). Realita prinsip dasar pemasyarakatan dalam pembinaan narapidana wanita yang sedang hamil dan pasca melahirkan di lembaga pemasyarakatan.
PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 97 TAHUN 2014. (n.d.).
Telaumbanua, R. F. (2020). Jurnal Ilmiah Kesehatan Sandi Husada Peran Tenaga Kesehatan dalam Melaksanakan Pelayanan Kesehatan WBP Rutan Pendahuluan. 11(1), 205–212. https://doi.org/10.35816/jiskh.v10i2.247
Wanita, N., & Sedang, Y. (2014). No Title.
