KOLABORASI LINTAS SEKTOR (DINAS PENDIDIKAN DAN DINAS ARSIP PERPUSTAKAAN) DALAM AKSELERASI MINAT LITERASI DAN NUMERASI DI KOTA BANDUNG
DOI:
https://doi.org/10.31004/jrpp.v8i4.53965Keywords:
SDGs 4, Pendidikan Berkualitas, Literasi dan Numerasi, Kebijakan Pendidikan, Collaborative Governance, Kota Bandung.Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika penerapan Sustainable Development Goals 4 (SDGs 4) tentang pendidikan berkualitas di Kota Bandung dengan fokus pada perspektif pemangku kebijakan dan penyelenggara pendidikan. SDGs 4 menekankan akses pendidikan yang inklusif, adil, dan bermutu untuk semua, sehingga konteks implementasinya memerlukan strategi terpadu lintas lembaga pemerintah dan institusi pendidikan. Menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, serta telaah dokumen dari Dinas Pendidikan, Dinas Arsip dan Perpustakaan (Disarpus), satuan pendidikan, dan pihak pendukung literasi masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan SDGs 4 di Kota Bandung telah memiliki dasar regulasi yang kuat mulai dari peraturan internasional hingga kebijakan daerah, namun implementasinya masih bersifat bertingkat dan belum sepenuhnya merata di seluruh sekolah. Kolaborasi Dinas Pendidikan dan Disarpus menjadi kunci penguatan literasi dan numerasi melalui program sekolah ramah literasi, optimalisasi perpustakaan publik dan microlibrary, serta perluasan layanan literasi digital. Meskipun demikian, tantangan masih ditemukan berupa kesenjangan kualitas sarana literasi antarwilayah, keterbatasan kompetensi pustakawan dan guru dalam mendesain pembelajaran literasi, serta rendahnya partisipasi literasi keluarga. Proses collaborative governance dinilai telah berjalan, tetapi membutuhkan intensifikasi dalam bentuk perencanaan program bersama, pendanaan berbasis sinergi, serta evaluasi capaian yang terintegrasi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pencapaian SDGs 4 di Kota Bandung menunjukkan progres positif menuju pendidikan berkualitas, namun upaya penguatan kolaborasi lintas lembaga, pemberdayaan pendidik dan pustakawan, serta pemerataan ekosistem literasi di sekolah dan masyarakat perlu terus dilakukan agar Kota Bandung mampu mewujudkan pendidikan inklusif, bermutu, dan berkelanjutan bagi seluruh peserta didikReferences
Center for Sustainable Development Goals Studies. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia: Konsep, Target dan Strategi Implementasi. Universitas Padjadjaran.
Devas, N., Delay, S., & Hubbard, M. (1989). Local government finance in developing countries. Edward Elgar.
Direktorat Sekolah Menengah Atas. (2021). Penguatan Literasi dan Numerasi di SMA. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
Fiantika, Feny Rita, Mohammad Wasil, Sri Jumiyati, Leli Honesti, Sri Wahyuni, Erland Mouw, Jonata, Imam Mashudi , Nur Hasanah, Anita Maharani , Kusmayra Ambarwati, Resty Noflidaputri , Nuryami, dan Lukman Waris . (2022). METODOLOGI PENELITIAN KUALITATIF . Padang: PT. GLOBAL EKSEKUTIF TEKNOLOGI.
Helin Garlinia Yudawisastra, Sri Rahayu Pudjiastuti, Muhammad Sajidin, Indra Ardiyanto, Diah Siti Utari, Rika Yuliana, Nunuk Andriastuti, Wandi Abbas, Nihlatul Falasifah, & Zein Ghozali. Pengembangan Sustainable Development Goals (SDGs). Penerbit Widina.
Muhammad Noor, S.Sos., M.A.P., Falih Suaedi, Drs., M.Si., & Antun Mardiyanta, Drs., M.Si. (2022). Collaborative Governance: Suatu Tinjauan Teoritis dan Praktik. Yogyakarta: CV. Bildung Nusantara.
Pemerintah Kota Bandung. (2018). Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan. Pemerintah Kota Bandung.
Pemerintah Kota Bandung. (2024). Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 31 Tahun 2024 tentang Bantuan Pendidikan bagi Peserta Didik Rawan Melanjutkan Pendidikan pada Jenjang Pendidikan Dasar, Menengah, dan Perguruan Tinggi yang Bersumber dari APBD Kota Bandung Tahun Anggaran 2024. Pemerintah Kota Bandung.
Pemerintah Kota Bandung. (2025). Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 36 Tahun 2025 tentang Bantuan Pendidikan bagi Peserta Didik Rawan Melanjutkan Pendidikan. Pemerintah Kota Bandung.
Pemerintah Republik Indonesia. (2008). Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Sekretariat Negara.
Pemerintah Republik Indonesia. (2019). Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Sekretariat Negara.
Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2018 Nomor 2).
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863).
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 140).
Prof. Muhammad Miftahussurur, dr., M.Kes., Sp.PD-KGEH., Ph.D., dkk. Handbook SDGs Series: Pilar Sosial. Universitas Airlangga.
Supriandi, A. (2025). Pendekatan Penelitian Kualitatif. JURNAL RISET RUMPUN ILMU PENDIDIKAN, 4(1), 197-204.
United Nations. (2015). Sustainable Development Goal 4: Ensure inclusive and equitable quality education and promote lifelong learning opportunities for all.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301).
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587).
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2025 Isnan Lian Darojad, Rafly Putra Aditya, Gerald Felix Junior Amtiran, Iyep Saefulrahman
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
