TANTANGAN HUKUM DALAM KEBIJAKAN PENGEMBANGAN UMKM KABUPATEN TEGAL

Abstract

fokus utama Pembuatan Peraturan Daerah di Bidang UMKM  adalah peningkatan akses permodalan bagi pelaku UMKM. Selama ini, banyak pelaku usaha mikro yang kesulitan mendapatkan pinjaman karena kurangnya jaminan atau ketidakpahaman terhadap mekanisme pembiayaan formal. Oleh karena itu, pemerintah  Kabupaten  Tegal  berupaya  mengatasi  kendala  ini melalui kemitraan dengan institusi finansial, baik lembaga keuangan bank ataupun non-bank, untuk menyediakan skema pendanaan agar dapat adaptif serta selaras dengan keperluan pelaku UMKM. Selain itu, penyediaan dana bergulir dan subsidi bunga kredit juga menjadi bagian dari strategi untuk meringankan beban pelaku usaha mikro. Penelitian ini merupakan Penelitian Yuridis Normatif tentang persoalan-persoalan yang menyangkut Undang-Undang  dan Peraturan penyerta lainnya tentang Pengembangan UMKM , penelitian ini bertujuan mengetahui perlunya implemantasi peraturan bupati Tegal untuk mengembangkan potensi UMKM dan dapat mengatasi kendala kendala yang ada. dalam penelitian ini menggunakan metode analisis data kualitatif yaitu yuridis normatif yang disajikan secara deskriptif. Dalam rangka menjawab tantangan hukum yang perlu dipertimbangkan oleh Pemerintah Daerah adalah mmberikan suatu formula kebijakan daerah yang dapat mengatasi kendala kendala implementasi pengembangan UMKM, yaitu kebijakan daerah yang untuk mengatasi akses permodalan , meingkatkan literasi keuangan , mengatasi birkorkasi yan rumit dan menyiapkan infrastruktur yang kuat dalam rangka pengembangan UMKM yang bisa berdaya saing ditingkat lokal nasional dan internasional.