EFEKTIVITAS PROGRAM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM) SEBAGAI KATALIS PENINGKATAN AKUNTABILITAS DAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK PADA KANTOR BEA CUKAI YOGYAKARTA
DOI:
https://doi.org/10.31004/jrpp.v7i4.38071Keywords:
Korupsi, Zona Integritas, Pelayanan, Bea dan Cukai, Kepuasan MasyarakatAbstract
Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) merupakan strategi pemerintah untuk mempercepat pencapaian sasaran reformasi birokrasi. Penelitian ini bertujuan untuk menilai apakah program pembangunan zona integritas untuk mencapai peningkatan akuntabilitas kinerja dan kualitas pelayanan publik yang telah disusun sudah efektif, tidak hanya menjadi formalitas dan administratif semata namun mampu mencerminkan pelayanan publik yang prima. Penelitian dilakukan dengan metode kualitatif deskriptif dengan objek penelitian Kantor Bea Cukai Yogyakarta dan informan berasal dari Tim Keberlanjutan Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM pada Kantor Bea Cukai Yogyakarta. Teknik pengumpulan data melalui obeservasi, wawancara dan dokumentasi yang menghasilkan data primer dan data sekunder untuk kemudian dianalisis. Hasil analisis menunjukan bahwa program pembangunan zona integritas pada aspek penguatan akuntabilitas kinerja dan peningkatan kualitas pelayanan publik di Kantor Bea Cukai Yogyakarta efektif karena pada tahun 2020 s.d 2023 berhasil mencapai kategori tingkat kepuasan pengguna jasa tertinggi (sangat puas).References
Al-Farizi, S. H., & Nuswardani, N. (2023). Urgensi Integrasi Zona Integritas dan Pelayanan Publik. INICIO LEGIS, 4(1), 49–61. https://doi.org/10.21107/il.v4i1.19928
Aris, M., Agustang, A., & Idkhan, A. M. (2021). Efektifitas Pelayanan Aparatur Sipil Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik. 1(2).
Campbell, J. P. (1989). Riset dalam Efektivitas Organisasi. Terjemahan Sahat Simamora. . Erlangga.
Denhardt, J. V, & Denhardt, R. B. (2015). The New Public Service (Serving, not Steering) (4th ed.). New York?: Routledge.
Dwiyanto, A. (2006). Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia . Gajah Mada University Press .
Hayat. (2017). Manajemen Pelayanan Publik . Rajagrafindo Persada.
Kementerian Keuangan RI. (2024). Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 395/KM.1/2024 Tentang Pedoman Pembangunan, Penilaian, Serta Pemantauan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian Keuangan.
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara. (2021). Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah.
Mahmudi. (2010). Manajemen Kinerja Sektor Publik (Kedua). UPP STIM YKPN.
Masnia, M., Rahawarin, M. A., & Waisapy, J. (2024). Pengaruh Akuntabilitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Masyarakat Didalam Pelayanan Publik Di Kelurahan Waihaong Kota Ambon. JUPEIS?: Jurnal Pendidikan Dan Ilmu Sosial, 3(1), 1–8. https://doi.org/10.57218/jupeis.Vol3.Iss1.927
Rita Fiantika, F., Wasil, M., & Jumiyati, S. (2022). METODOLOGI PENELITIAN KUALITATIF. www.globaleksekutifteknologi.co.id
Sellang, K., Jamaluddin, & Mustanir, A. (2022). Strategi Dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik (Dimensi, Konsep, Indikator dan Implementasinya) (Q. Media, Ed.). Penerbit Qiara Media.
Thirarisani, T., Daulay, H., & Madya, F. (2023). Efektivitas Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani di Kantor Pertanahan Kota Langsa. Reslaj?: Religion Education Social Laa Roiba Journal, 6(3), 1371–1378. https://doi.org/10.47467/reslaj.v6i3.5187
Wanisa, Z., & Salomo, R. V. (2023). Evaluasi Satu Dekade Pembangunan Zona Integritas di Instansi Pemerintah Pusat Indonesia. Sawala?: Jurnal Administrasi Negara, 11(1), 1–18. https://doi.org/10.30656/sawala.v11i1.6428
Yuniningsih, T., Rina Herawati, A., Larasati, E., & Tinggi Ilmu Administrasi Bandung, S. (2023). Etika Administrasi Publik Sebagai Upaya Prefentif Tindak Pidana Korupsi Birokrasi. Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, 13(2), 301–310. https://doi.org/10.33366/rfr.v%vi%i.5022
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2024 Soraya Putri Aprilla
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
