PEMBAGIAN WARIS MENURUT HUKUM ISLAM, HUKUM PERDATA BARAT DAN HUKUM ADAT

Abstract

Formalitas hukum warisan Islam di Indonesia, baik secara normatif maupun sosiologis, terkait erat dengan adanya tiga sistem hukum: hukum Islam, hukum sipil Barat, dan hukum adat. Trikotomi ini telah berpengaruh signifikan terhadap pembentukan dan pergeseran paradigma hukum warisan Islam di Indonesia, yang dianggap unik dan, dalam beberapa aspek, berbeda dari paradigma hukum warisan Islam konvensional. Paradigma hukum warisan Islam Indonesia ini diinstitusikan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang diberlakukan berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) No. 1 Tahun 1991. Ketentuan mengenai warisan ditetapkan oleh Allah melalui wahyu-Nya dalam Al-Qur'an, yang dengan jelas mengartikulasikan maksud dan tujuannya. Berbagai aspek masih memerlukan klarifikasi, baik secara afirmatif maupun rinci, yang disampaikan oleh Nabi Muhammad (SAW) melalui hadis-hadisnya. Meskipun demikian, penerapannya telah memicu perdebatan yang berkelanjutan di kalangan para ahli hukum Islam, yang telah dirumuskan menjadi ajaran normatif. Ketentuan-ketentuan ini telah didokumentasikan dan dilestarikan dalam teks-teks fikih, yang berfungsi sebagai panduan bagi umat Islam dalam menyelesaikan masalah terkait warisan.