PEMBERDAYAAN KAPASITAS PENGURUS BINA KELUARGA BALITA (BKB), DAN BINA KELUARGA REMAJA (BKR) DALAM MEMENUHI HAK ANAK DI KOTA SEMARANG

Abstract

Implementasi hak anak merupakan sebuah perwujudan penting dalam proses pembangunan di Indonesia. Pemerintah melalui RPJMN bahkan menjadi pemenuhan hak anak sebagai salah satu strategi dan arah kebijakan pembangunan Nasional. Pemerintah Kota Semarang telah memiliki komitmen yang kuat dalam pemenuhan hak anak, namun terkendala oleh ketersediaan SDM dan sumberdaya anggaran yang terbatas. Kondisi ini  berpengaruh terhadap belum optimalnya kondisi Pemenuhan Hak Anak di Kota Semarang sehingga perlu adanya dukungan dari stakeholder dan masyarakat untuk dapat segera mewujudkan cita-cita sebagaimana dimaksud. Pengabdian Masyarakat ini disusun dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dalam rangka mendukung pemenuhan hak anak, terkait dengan 3 (tiga) persoalan utama yang dirasa perlu untuk segera diselesaikan. Ketiga permasalahan tersebut adalah :  1) Belum semua anak memiliki Akta Kelahiran (masih terdapat 6,78%); 2) Belum dimanfaatkannya Lembaga Konsultasi Keluarga, dan 3) Tingginya angka kekerasan terhadap anak. Perlu adanya upaya akselerasi melalui mekanisme penjangkauan dan pendampingan secara partisipatif dalam rangka mendorong pencapaian pemenuhan hak anak pada 3 sektor dimaksud agar berjalan secara optimal di Kelurahan Meteseh. Hasil pendampingan masyarakat menunjukan peningkatan terhadap pemenuhan hak anak berupa dimilikinya Kartu Identitas Anak (KIA) dan kelembagaan yang ada menunjukan tanda semakin baiknya kualitas organisasi.