SOSIALISASI PENYULUHAN HUKUM DENGAN TEMA ” MENGENAL DAN MENGHINDARI ANCAMAN PINJOL ILEGAL  DAN JUDI ONLINE” DI DESA SINAR JAYA KECAMATAN MANDALAWANGI

Imamudin Imamudin; Jessica Anastasya  Simarmata; Elin  Herlina; Dwi  Ramadhani; Popy  Mayangsari; Jihan  Ali; Bilal  Ramadan; Faqih  Fadlurrohman; Hermawan  Prayoga; Mohamad Fajar  Apriyadi

doi:10.31004/cdj.v5i4.33374

Authors

Imamudin Imamudin Universitas Bina Bangsa
Jessica Universitas Bina Bangsa
Elin Herlina Universitas Bina Bangsa
Dwi Ramadhani Universitas Bina Bangsa
Popy Mayangsari Universitas Bina Bangsa
Jihan Ali Universitas Bina Bangsa
Bilal Ramadan Universitas Bina Bangsa
Faqih Fadlurrohman Universitas Bina Bangsa
Hermawan Prayoga Universitas Bina Bangsa
Mohamad Fajar Apriyadi Universitas Bina Bangsa

DOI:

https://doi.org/10.31004/cdj.v5i4.33374

Keywords:

Legal Counseling, Illegal Lending, Online Gambling

Abstract

Pemahaman masyarakat tentang bahaya dan dampak negatif dari pinjaman online (pinjol) ilegal dan judi online. Kegiatan ini diselenggarakan oleh KKM UNIBA Kelompok 49 Desa Sinar Jaya Kecamatan Mandalawangi untuk memberikan pengetahuan dan strategi pencegahan agar warga desa dapat melindungi diri dari risiko yang terkait dengan kedua masalah tersebut. Dalam acara sosialisasi ini, para narasumber dari lembaga hukum dan aparat kepolisian memaparkan informasi terkait definisi, ciri-ciri, dan dampak negatif dari pinjol ilegal dan judi online. Diskusi juga mencakup langkah-langkah praktis untuk menghindari terjebak dalam jerat pinjaman yang tidak sah dan menghindari keterlibatan dalam aktivitas judi yang melanggar hukum. Selain itu, peserta diberi kesempatan untuk bertanya dan berbagi pengalaman serta solusi terkait masalah yang dihadapi. Diharapkan melalui penyuluhan ini, masyarakat Desa Sinar Jaya dapat lebih waspada dan berpengetahuan luas tentang cara melindungi diri dari ancaman pinjol ilegal dan judi online, serta meningkatkan kesadaran akan pentingnya legalitas dalam kegiatan finansial dan hiburan. Dengan adanya peningkatan pengetahuan, diharapkan risiko dan dampak negatif yang ditimbulkan dapat diminimalisir.

References

Ardha, D. J., Okpirianty, R., Shalihin, R., Nawawi, K., Hendri, S., & Hasyim, Y. (n.d.). Mekanisme Pinjaman Online yang diakui Negara ( Perspektif Hukum dan Agama ) di Tanjung Atap Barat Kabupaten Ogan Ilir. 23–35.

Framework, M., Di, C., Bone, B., Governance, I. T., Using, I., Framework, C., & Bpmptsp, B. (2017). IMPLEMENTASI TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI MENGGUNAKAN FRAMEWORK COBIT 5 DI BPMPTSP BONE BOLANGO Kabupaten Bone Bolango dipetakan untuk. 109–126.

Hukum, P., Pinjaman, T., Di, O., Perumahan, K., Padang, K., Kecamatan, B., & Kilangan, L. (2024). Jurnal Pengabdian Masyarakat Dharma Andalas. 02(02), 125–130.

Hukum, T. N. (2011). Partisipasi masyarakat dalam upaya penegakan hukum peraturan daerahpersepektif teori negara hukum. 79–102.

Implementasinya, D. A. N., Daerah, D. I., & Siregar, A. A. (2019). No Title. 1–15.

Kunci, K. (2019). LEGAL SATISFACTION OF LOCAL GOVERNMENT AUTHORITY IN REGIONAL FINANCIAL MANAGEMENT IN NORTH PASTER DISTRICT DISTRICT. 1(1), 20–38.

Magister, G., & Hukum, I. (2023). PENCEGAHAN KEJAHATAN DI MEDIA SOSIAL OLEH HUMAS POLRES BATANG DALAM PERSPEKTIF HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ( STUDI KASUS PERJUDIAN ONLINE ) TESIS UNIVERSITAS DARUL ULUM ISLAMIC CENTRE SUDIRMAN GUPPI.

Maulana, H., Syamsuadi, A., & Hartati, S. (2023). Efektivitas Pengawasan Rokok Ilegal Pada Kanwil Direktorat Jendral Bea Cukai Provinsi Riau. 1(1).

Novita, I. A. (2023). Legalitas Akta Publisitas pada Pendaftaran Badan Hukum Melalui Cyber Notary (Kewenangan Notaris yang Berbasis pada Teknologi Informasi dengan Memanfaatkan Media Elektronik dalam Jaringan Komputer atau Internet). Universitas Islam Indonesia.

Oktarina, E., Restu, I., Sulistya, P., Budiman, B., Yudodika, M., & Anggara, M. R. (2024). SANKSI HUKUM TERHADAP PELAKU POLITIK UANG DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM. Consensus: Jurnal Ilmu Hukum, 2(4), 131–140.

Penegakan, E., Terhadap, H., Melalui, K., Online, P., Yang, I., & Di, T. (2024). Journal of Lex Theory (JLT). 5.

Saepudin, E. A., Nugraheni, R. A., Rindiani, S., Rahmawati, J., & Septia, D. (2023). SOCIALIZATION OF PUBLIC INFORMATION GOVERNANCE OF VILLAGE GOVERNMENT HUMAN RESOURCES MANAGEMENT IN. 3(2), 231–235.

Suhendro, M. (2024). TINJAUAN YURIDIS PENGELOLAHAN SAMPAH REGIONAL OLEH BADAN USAHA DI PROVINSI JAWA TIMUR MENURUT PERDA JAWA TIMUR NO 9 TAHUN 2022 TENTANG PENGOLAHAN SAMPAH REGIONAL. Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum, 4(1), 42–50.

Tuanaya, H. H. (n.d.). KEDUDUKAN HUKUM PENUNJUKAN APARATUR SIPIL NEGARA SEBAGAI PENGGANTI KEPALA DAERAH DALAM OTONOMI DAERAH PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 67/PUU-XIX/2021 20 APRIL 2021.

Van Harling, V. F., & Leasa, G. (2024). Tinjauan Pasal 36 UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dalam Hal Penahanan Kepala Daerah. Spectrum: Journal of Social Sciences and Humanities, 1(1), 51–62.