TRANSFORMASI PELAYANAN PUBLIK DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL (DISDUKCAPIL) DI KABUPATEN KARAWANG DALAM MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE

Alfiansyah Alfiansyah; Lina  Aryani; Rahman Rahman

doi:10.31004/cdj.v5i4.31153

Authors

Alfiansyah Alfiansyah Universitas Singaperbangsa Karawang
Lina Aryani Universitas Singaperbangsa Karawang
Rahman Rahman Universitas Singaperbangsa Karawang

DOI:

https://doi.org/10.31004/cdj.v5i4.31153

Keywords:

Transformasi, Pelayanan public, Good Governance.

Abstract

Pada Penelitian ini dilatarbelakangi sesuai dengan amanah pasal 23 Undang-Undang Nomor 25Tahun 2009 tentang Pelayanan publik bahwa penyelenggara pelayanan publik wajib mengelola sistem informasi elektronik maupun non elektronik yang meliputi profil penyelenggara, profil pelaksana, standar pelayanan, maklumat pelayanan, pengelola pengaduan dan penilaian kinerja sehingga pelayanan dapat dilakukan dengan mudah, cepat dan transparan. Dalam pembuatan penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian Kualitatif dengan Jenis desain penelitian pada penelitian ini yaitu studi kasus (case study). Studi kasus merupakan suatu penelitian yang dilakukan terhadap suatu kesatuan sistem. Kesatuan ini dapat berupa program, kegiatan, peristiwa, atau sekelompok individu yang terikat oleh tempat, waktu, atau ikatan tertentu.Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui Transformasi pelayanan public yang dilakukan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dalam mewujudkan Good Governance. Hasil dari penelitian ini yaitu Pelayanan public pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karawang terdapat dua bentuk pelayanan yaitu pelayanan secara offline yang meliputi pelayanan Integrasi, pelayanan kecamatan, mall pelayanan public (MPP), Dukcapil Ada Untukmu (DAU), pelayanan jemput bola. Selain itu juga ada pelayanan yang dilakukan secara Online berbasis Website dengan nama E-Dukcapil.

References

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.2018. Accessed Oktober 26, 2022.

Wirawan, V. (2020). Penerapan E-Government dalam Menyongsong Era Revolusi Industri

0 Kontemporer di Indonesia. Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan, 1(1), 1-16.

Adnan, M. F. (2013). Reformasi birokrasi pemerintahan daerah dalam upaya peningkatan pelayanan publik. Humanus, 12(2), 196-203.

Hamirul, H. (2017). Patologi Birokrasi yang Dimanifestasikan dalam Perilaku Birokrat yang Bersifat Disfungsional. Otoritas: Jurnal Ilmu Pemerintahan, 7(1), 14- 18.

Setijaningrum, E. (2009). lnovasi Pelayanan Publik.

Jefri, R. (2018). Teori stewardship dan good governance. Economics Bosowa, 4(3), 14- 28. Budisetyowati, D. A. (2017). Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Pelayanan Publik. Al- Qisth Law Review, 1(1), 11.

Putra, T. M. (2019). Pelayanan Publik, Good Governance, dan Ketahanan Nasional. Gramedia Widiasarana Indonesia.

Rahmadana, M. F., Mawati, A. T., Siagian, N., Perangin-angin, M. A., Refelino, J., Tojiri, M. Y., & Bahri, S. (2020). Pelayanan Publik. Yayasan Kita Menulis.

Rinaldi, R. (2012). Analisis kualitas pelayanan publik. Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal), 2(1), 22-34.

Rohayatin, T., Warsito, T., Pribadi, U., Nurmandi, A., Kumorotmo, W., & Suranto, S. (2017). Faktor Penyebab Belum Optimalnya Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik dalam Birokrasi Pemerintahan. Caraka Prabu: Jurnal Ilmu Pemerintahan, 1(01), 22-36.