PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DALAM PENGENDALIAN INTERNAL PEMERINTAH DI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN KABUPATEN BEKASI

Mega Marwati; Gun Gun  Gumilar; Rachmat  Ramdani

doi:10.31004/cdj.v5i2.26531

Authors

Mega Marwati Universitas Singaperbangsa Karawang
Gun Gun Gumilar Universitas Singaperbangsa Karawang
Rachmat Ramdani Universitas Singaperbangsa Karawang

DOI:

https://doi.org/10.31004/cdj.v5i2.26531

Keywords:

Manajemen Risiko, Pengendalian Internal Pemerintah, Bappeda

Abstract

Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis penerapan proses manajemen risiko dalam pengendalian internal pemerintah di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bekasi sebagai bentuk evaluasi dan penambahan wawasan mengenai penerapan manajemen risiko di pemerintahan. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif dengan data yang bersumber dari observasi, wawancara, dan studi literatur. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan adanya beberapa permasalahan dalam pelaksanaan manajemen risiko di Bappeda Kabupaten Bekasi, terutama terkait pemahaman Sumber Daya Manusia (SDM) bappeda dalam memahami proses manajemen risiko. Oleh karena itu, diperlukan berbagai upaya pelatihan dan pendampingan secara terus menerus untuk meningkatkan kapasitas SDM Bappeda Kabupaten Bekasi untuk menyusun dan melaksanakan proses manajemen risiko. Dengan demikian, akan meminimalisir berbagai kerugian yang akan menghambat tercapainya tujuan yang telah ditetapkan

References

Academy, W. (2021, Desember 19). Diambil kembali dari Menapaki Perekonomian Indonesia yang Lebih Baik Melalui Penerapan Manajemen Risiko di Sektor Publik: https://wayacademy.id/2021/12/19/menapaki-perekonomian-indonesia-yang-lebih-baik-melalui-penerapan-manajemen-risiko-di-sektor-publik/

BPKP. (2023). Laporan Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat Triwulan I .

BPKP. (2024). Hasil Penilaian SPIP.

BSN. (2018). Grand Desain Penerapan Manajemen Risiko di Badan Standardisasi Nasional 2018-2023.

Darmawi, H. (2016). Manajemen Risiko. Jakarta: PT Bumi Aksara.

Elsa, N. P. (2023). DETERMINAN TINGKAT MATURITAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) PADA PEMERINTAH DAERAH DI INDONESIA. SKRIPSI .

Hillson, D. (2023). The Risk Management Handbook. Inggris: Kogan Page.

Jauhari, R. (2021). Implementasi dan critical succes factor manajemen risiko di Instansi Pemerintah. Jurnal Paradigma Ekonomika, 285-298.

Larasati, A. L. (2022, Agustus 30). PENGARUH SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN. Diambil kembali dari UAJY's Library: https://e-journal.uajy.ac.id/27252/

Liziana Widari, S. (2017). PENGARUH SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PEMERINTAH. Jurnal Ilmiah Ilmu Ekonomi.

Ludmilla, R. (2023). Penerapan Manajemen Risiko dalam Pemerintahan Negara-Negara di Asia. COMSERVA Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, 2487-2501.

Niman, M. (2020, November 3). Pemkab Bekasi Bangun 488 Toilet di SD dan SMP. Diambil kembali dari Beritasatu: https://www.beritasatu.com/megapolitan/694003/pemkab-bekasi-bangun-488-toilet-di-sd-dan-smp

Novtania Mokoginta, L. L. (2017). PENGARUH SISTEM PENGENDALIAN INTERN DAN SISTEM AKUNTANSI. Jurnal Riset Akuntansi Going Concern, 874-890.

Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D . Alfabeta.

Syah, P. K. (2023, Juli 9). Perbaikan jalan Kabupaten Bekasi butuh dukungan anggaran Pusat. Diambil kembali dari ANTARA Kantor Berita Indonesia: https://www.antaranews.com/berita/3626058/perbaikan-jalan-kabupaten-bekasi-butuh-dukungan-anggaran-pusat

Syarif, M. A. (2023, Mei 19). Rekor WTP Kabupaten Bekasi Tamat, DPRD: Dani Ramdan Cuma Pencitraan.

Widodo Indrijantoro, I. I. (2023). Strategi Penerapan Manajemen Resiko dalam Rangka Peningkatan. Transparansi : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi, 86-94.

Pasal 58 UU Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan (SPIP).

Peraturan Bupati Bekasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Manajemen Risiko Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi