PENDAMPINGAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN BERBASIS DIGITAL SEBAGAI UPAYA ADAPTASI DESA DALAM PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK DI ERA NEW NORMAL
DOI:
https://doi.org/10.31004/cdj.v2i3.2587Keywords:
Sistem Informasi Desa, Electronic Government, Pendampingan Pemerintah DesaAbstract
Bencana pandemi Covid-19 memberikan dampak perubahan yang luar biasa disemua sektor, termasuk sektor publik. Nyatanya pandemic Covid-19 ini menjadi momentum yang tepat dalam percepatan digitalisasi sektor publik. Tetapi realitas dilapangan menunjukkan bahwa banyak pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah (provinsi dan kabupaten/kota) kesulitan dalam mendukung penerapan e-government ini. Bukan hanya pemerintah pusat dan pemerintah daerah (provinsi dan kabupaten/kota) yang harus beradaptasi dengan digital, melainkan pemerintah desa juga diharuskan untuk menyesuaikan perkembangan dan kebutuhan akan digital ini. Salah satu pemerintah desa yang mengalami keterbatasan dalam melakukan pengembangan e-government yaitu Pemerintah Desa Tlemang, Kecamatan Ngimbang Kabupaten Lamongan. Kegiatan pendampingan tata kelola pemerintahan berbasis digital sebagai upaya adaptasi desa dalam penyelenggaraan pelayanan publik di era new normal sangat perlu dilakukan. Metode yang digunakan dalam kegiatan ini yaitu pengembangan platform sistem informasi desa dan pelatihan pengelolaannya. Pengembangan sistem informasi desa melalui tahap pembuatan website desa dengan platform desatlemang.org. Sedangkan dalam pelatihan yaitu melalui penyampaian materi tentang sistem informasi desa dan pengenalan website desa yang telah dikembangkan, selain itu juga dilakukan metode pre-test dan post-test untuk evaluasi kegiatan pelatihan yang telah dilakukan. Hasil dari kegiatan ini tim berhasil mengembangkan platform sistem informasi Desa Tlemang dengan url desatlemang.org yang disesuaikan dengan kebutuhan yaitu fitur pelayanan publik, fitur informasi desa dan fitur pengelolaan data desa. Selanjutnya pelatihan yang dilakukan dapat meningkatkan pemahaman perangkat desa dan masyarakat dalam pengelolaan dan pemanfaatan platform tersebut. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat memberikan perubahan pada Pemerintag Desa Tlemang yang sebelumnya belum memiliki website desa menjadi memiliki website desa. Sedangkan dalam kegiatan pelatihan dari hasil pre-test dan post-test disimpulkan bahawa terjadi peningkatan pemahaman perangkat desa terkait dengan website desa dan kegunaannya. Besar harapan dengan pengembangan yang dilakukan dapat memberikan kebermanfaatan bagi pemerintah desa alam penyelenggaraan pelayanan publik di era new normal ini kepada masyarakat.References
Adam, Ibrahim Osman. 2020. Examining E-government. Development Effects on Corruption in Africa : The Mediating Effects of ICT Development and Institutional Quality. Technology in Society Journal
Apriyansyah, dkk. 2018. Efektivitas Sistem Informasi Desa (SID) Dalam Pelayanan Publik di Desa Dlingo, Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul. JAKKP : Jurnal Analisis Kebijakan dan Pelayanan Publik Volume 4 Nomor 1 Juni 2018
Eprilianto, Deby Febriyan, dkk. 2019. Mewujudkan Integrasi Data Melalui Implementasi Inovasi Pelayanan Kesehatan Berbasis Teknologi Digital. Journal Public Sector Innovation : Volume 4 Nomor 1 November 2019
Heeks, Richard. 2011. Understanding E-government for Development. Jurnal : Institute for Development Policy and Management University of Manchester
Instruksi Presiden RI Nomor 3 tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pegembangan E-government
Kumar, R., A. Sachan and A. Mukherjee. 2018. Direct vs indirect e-government adoption: an exploratory study. Digital Policy, Regulation and Governance 20 (2)
Muhyiddin. 2020. Covid-19, New Normal, dan Perencanaan Pembangunan di Indonesia. Jurnal Perencanaan Pembangunan : The Indonesian Journal of Development Planning Volume 4 Nomor 2 Juni 2020
Nugroho, Rossi Adi. 2020. Kajian Analisis Model E-Readiness dalam Rangka Implementasi E-Government. Masyarakat Telematika dan Informasi : Junrla Penelitian Teknologi Informasi dan Komunikasi Volume 11
Peraturan Bupati Lamongan Nomor 31 tahun 2018 tentang Desa Karakter Unggul dan Pintar
Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 38 tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2020-2024
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa dan Kelurahan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 147.1-4717 Tahun 2020 tentang Penetapan Nama, Kode dan Jumlah Desa Seluruh Indonesia Tahun 2020
Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 13 Tahun 2012 tentang Monografi Desa dan Kelurahan
Peraturan Presiden RI Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
Sugiyono. 2014. Metode Penelitian. Bandung : Alfabeta
Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
Wahidah, Idah, dkk. 2020. Pandemik Covid-19 : Analisis Perencanaan Pemerintah dan Masyarakat dalam Berbagai Upaya Pencegahan. JMO : Jurnal Manajemen dan Organisasi Volume 11 Nomor 3 Desember 2020