PENGABDIAN MASYARAKAT PEMETAAN KERAWANAN PEMILIHAN UMUM (PEMILU) SERENTAK TAHUN 2024 (PENCEGAHAN KAMPANYE POLITISASI SARA, HOAX DAN UJARAN KEBENCIAN)
DOI:
https://doi.org/10.31004/cdj.v5i1.25792Keywords:
Pengabdian Masyarakat, Kerawanan Pemilu, Politisasi SaraAbstract
Tujuan pengabdian kepada masyarakat khususnya untuk anggota bawaslu dan para tokoh masyarakat dan organisasi kemasyarakatan di Bawaslu RI bertempat di Hotel Swiss-Belcourt Bogor, terdapat suatu hal penting untuk peningkatan kesadaran toleransi antar masyarakat berdasarakan keragaman masyarakat. Sehingga kami dari Universitas Bung Karno Jakarta sangat penting melaksanakan Pengabdian masyarakat pemetaan kerawanan pemilihan umum (pemilu) serentak tahun 2024 (pencegahan kampanye politisasi sara, hoax dan ujaran kebencian) di Bawaslu RI, sebagai salah satu pembinaan bagi masyarakat dan elemen bangsa. Diharapkan pengabdian masyarakat ini dapat memberikan kesadaran dalam pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) serentak di Tahun 2024 dapat berjalan tertib aman dan lancar tidak terjadi kerawanan dalam politisasi Sara, Hoax dan ujaran kebencian dan tercipta toleransi antar sesama masyarakat bangsa.References
B. Hestu Cipto Handoyo. (2003). Hukum Tata Negara, Kewarganegaraan & Hak Asasi Manusia Yogyakarta: Univerasitas Atma Jaya Yogyakarta
Bagir Manan. (1996). Kedaulatan Rakyat Hak Asasi Manusia Dan Negara Hukum. Jakarta: Gaya Media Pratama
Didik Suhariyanto. (2024). Optimizing the Authorities of the Election Supervisory Board (Bawaslu) in the Convenient 2024 Elections in Indonesia, Jurnal, Migration Letters
Didik Suhariyanto. (2023). Hukum Pemilu Di Indonesia. Jakarta: Sada Kurnia Pustaka
Didik Suhariyanto. (2023). Politik Hukum Pemilu.. Jakarta: Sonpedia Publishing Indonesia
Dahlan Thaib. (1989). Kedaulatan Rakyat, Negara Hukum, dan Konstitusi. Yogyakarta: Liberty
Didi Nazmi Yunas. (1992). Konsepsi Negara Hukum. Padang: Angkasa Raya
Joeniarto. 1984. Sejarah Ketatanegaraan Republik Indonesia. Jakarta: Bina Aksara
M. Indradi Kusuma, et. al. (2000). Diskriminasi Warganegara Dan Hak Asasi Manusia. Jakarta: Komnas HAM
Moh.Kusnardi & Harmaily Ibrahim. (1983). Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia, Jakarta: Pusat Studi HTN FH-UI
Padmo Wahyono. (1984). Negara Indonesia Negara Berdasarkan Hukum. Jakarta: Ghalia Indonesia
Philipus M Hadjon. (1987). Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia. Surabaya: Bina Ilmu
RG. Kartasapoetra. (1987). Sistematika Hukum Tata Negara. Jakarta: Bina Aksara
Sobirin Malian. (2001). Gagasan Perlunya Konstitusi Baru Pengganti UUD 1945. Yogyakarta: UII Press
Satjipto Rahardjo. (2000). Ilmu Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2024 Didik Suhariyanto
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
