PENDAMPINGAN PERAN DAN FUNGSI POKDARWIS, KARANG TARUNA, KOPERASI WANITA DI DESA CUPAK, KECAMATAN NGUSIKAN, KABUPATEN JOMBANG
DOI:
https://doi.org/10.31004/cdj.v4i5.21857Keywords:
Peran Dan Fungsi, Karang Taruna, Pokdarwi, Koperasi WanitaAbstract
Pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan dalam bidang manajemen organisasi dan digitalisasi akuntansi dalam hal ini menyusun sistem dan prosedur organisasi, serta pengoperasian software akuntantansi. Metode pelaksanaan pelatihan meliputi : brainstorming kepada semua peserta untuk menggali permasalahan yang dihadapi, ide-ide kreatif yang dimiliki oleh masing-masing pengelola orgnasisasi baik karang taruna, pokdarwis maupun koperasi wanita dan mendiskusikan jalan keluarnya, pemberian pelatihan (ceramah) secara offline dan memberikan pendampingan dengan materi Manajemen Organisasi di organisasi karang taruna, pokdarwis, dan koperasi wanita, serta pengoperasian Software Akuntansi di koperasi wanita, Disamping itu, seluruh peserta yang berjumlah 4 orang, terdiri dari perwakilan masing-masing organisasi, juga diajak untuk secara aktif memetakan kondisi internal (kekuatan dan kelemahan) khususya peran dan fungsi dari suatu organisasi dan pelaporan keuangan koperasi wanita, serta situasi eksternal (peluang dan ancaman) yang dihadapi masing-masing organisasi. Luaran dari pengabdian masyarakat ini berupa artikel ilmiah yang dimuat pada jurnal nasional pengabdian masyarakat.References
Accurate. (2019). Pengertian Software Accurate – Sistem Akuntansi Terbaik. Akuntansionline.Co. https://www.akuntansionline.co/pengertian-software-accurate/
James A.F. Stoner, R. Edward Freeman, & Daniel R. Gilbert. (2013). Management (14th ed.). Salemba Empat.
M. Taufik Hidayat, & Achmad Maqsudi. (2023). Sistem Pembukuan Dengan Accurate.
Mardiasmo. (2019). Akuntansi Sektor Publik. YKPN.
Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018. (2018). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Indonesia.
Mulyadi, K. (2001). Sistem Akuntansi (2nd ed.). Salemba Empat.
Peraturan Bupati Jombang Nomor 3 Tahun 2023. (2023). Peraturan Bupati Jombang Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2023. Indonesia.
Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2023. (2023). Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, dan Pertanggungjawaban . Indonesia.
Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 2006. (2006). Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Desa (Jombang). Indonesia.
Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2023. (2023). Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2023 tentang kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa Tahun 2023. Indonesia.
Peraturan Desa Nomor 5 Tahun 2023. (2023). Peraturan Desa Nomor 5 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023. Indonesia.
Peraturan Kepala Desa Nomor 2 Tahun 2018. (2018). Peraturan Kepala Desa Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Cupak Tahun 2023 . Indonesia.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014. (2014). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa. Indonesia.
Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 02 / Per. / M.KUKM / II / 2017. (2017). Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 02 / Per. / M.KUKM / II / 2017 tentang perubahan ketentuan sebelumnya tentang simpan pinjam. Indonesia.
Peraturan Menteri Sosial Nomor 23 Tahun 2013. (2013). Peraturan Menteri Sosial Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Karang Taruna. Indonesia.
Peraturan Menteri Sosial Nomor 77 Tahun 2010. (2010). Peraturan Menteri Sosial Nomor 77 Tahun 2010 tentang Pedoman Dasar Karang Taruna. Indonesia.
Tata Subari. (2004). Sistem dan Prosedur Perusahaan. Grasindo.
Undang-undang No 43 Tahun 2014. (2014). Undang-undang No 43 Tahun 2014. Indonesia.
Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014. (2014). Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Indoensia.
Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013. (2013). Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Indonesia.
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014. (2014). Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Indonesia.
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2023 Muhammad Taufiq Hidayat
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
