EDUKASI MODERNISASI ADMINISTRASI PAJAK: NIK MENJADI NPWP
DOI:
https://doi.org/10.31004/cdj.v4i4.19689Keywords:
Modernisasi, Pajak, NIK, NPWP.Abstract
Tujuan pengabdian ini untuk mengedukasi masyarakat melalui penerapan NIK ke dalam NPWP yang didasarkan pada ketentuan Pasal 2 ayat (1a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP), bahwa Nomor Pokok Wajib Pajak bagi Wajib Pajak orang pribadi yang berkedudukan di Indonesia menggunakan Identitas Nasional. Nomor (NIK). Metode penelitian yang digunakan adalah Participatory Learning. Metode ini meliputi kegiatan diskusi dan praktek langsung bersama anggota pengusaha dan remaja mengenai pentingnya pemberdayaan dan pemanfaatan NIK menjadi NPWP. Hasil pengabdiannya yaitu pelaksanaan ketentuan ini dalam rangka penyederhanaan dan kemudahan bagi wajib pajak. Sehingga disimpulan bahwa perlunya edukasi kepada masyarakat tentang penerapan NIK ke dalam NPWP merupakan hal penting yang harus disiapkan agar tidak terjadi salah persepsi dari masyarakat terkait penerapan NIK ke dalam NPWP. Perubahan ini diharapkan memberikan efek yang menguntungkan bagi masyarakat karena dalam hal ini masyarakat lebih mudah membayar pajak tanpa harus membuat NPWP dan mengurangi beberapa resiko.References
Arahman, Muis. 2018. Pengaruh Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak Dan Persepsi Wajib Pajak Mengenai Petugas Pajak Terhadap Kepatuhan Pelaporan Wpop Pada Kpp Pratama Surabaya Woncolo. Surabaya: Universitas Pembangunan Nasional Veteran.
Arum, Harjanti Puspa. 2018. Pengaruh Kesadaran Wajb Pajak, Pelayanan Fiskus, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wpop Yang Melakukan Kegiatan Usaha Dan Pekerjaan Bebas. Semarang: Skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Diponegoro.
Augusty, F. (2018). Structural Equation Modeling Dalam Penelitian Manajemen. Semarang: Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro, 143.
Australian Bureau Of Statistics. 2000. Census Of Population And Housing: Northern (Statistical Division) Queensland. Diunduh Tanggal 19 Agustus 2001, Http://Www.Abs.Gov.Au
Ayu, D. R., Maarif, M. S., & Sukmawati, A. (2015). Pengaruh Job Demands, Job Resources Dan Personal Resources Terhadap Work Engagement. Jurnal Aplikasi Bisnis Dan Manajemen (Jabm), 1(1), 12.
Bps. (2020a). Dampak Covid-19 Di Era New Normal Kabupaten Semarang Analisis Hasil Survei Sosial Ekonomi Dampak Covid-19. Kabupaten Semarang: Badan Pusat Statistik.
Dharma, Dkk. 2014. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Kualitas Pelayanan Pada Kepatuhan Wajib. E-Jurnal Akuntansi. Bali: Universitas Udayana.
Ghozali, Imam. 2021. Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program Ibm Spss 19. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
Haniz, Fazriana. 2013. ”Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Daerah Kota Tegal.” Semarang: Universitas Diponegoro.
Hardiningsih, Pancawati. 2011. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak. Dinamika Keuangan Dan Perbankan. Vol.3, No. 1, 126- 142.
Harinurdin. 2019. Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak Badan. Bisnis & Birokrasi, Jurnal Ilmu Administrasi Dan Organisasi, (Online), Vol. 16,
Hasibuan, M. (2013). Manajemen Personalia Dan Sumber Daya Manusia. Jakarta: Bumi Aksara.
Ilhamsyah, Dkk. 2015. Pengaruh Pemahaman Dan Pengetahuan Wajib Pajak Tentang Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Samsat Kota Malang). Malang: Universitas Brawijaya.
Jatmiko, Agus Nugroho. 2006. Pengaruh Sikap Wajib Pajak Pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus Dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wpop Di Kota Semarang. Semarang: Tesis Program Pasca Sarjana Magister Akutansi Universitas Diponegoro.
Judisseno. 2015. Pajak & Strategi Bisnis: Suatu Tinjauan Tentang Kepastian Hukum Dan Penerapan Akuntansi Di Indonesia. Edisi Revisi. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
Mardiasmo. 2011. Perpajakan Edisi Revisi. Yogyakarta: Andi Yogyakarta.
Munawir, A., Nurhasanah., Rusdiyanto, E., & Muna, S.U.N. (2022b). Kebijakan Pemanfaatan Hutan Mangrove Berkelanjutan Dengan Teknik Interpretative Structural Modeling Di Taman Nasional Rawa Aopa, Sulawesi Tenggara. Buletin Ilmiah Marina Sosial Ekonomi Kelautan Dan Perikanan.
Munawir, A., Panggabean, D., Bachtiar., Muna, S.U.N, Rusdiyanto, E., & Nirmala, S.D. (2022a). Traditional Cultivation Techniques Of Cocoa Plants And The Utilization Turmeric Extract Become Vegetable Pesticides For Managing Vascular Streak Dieback (Vsd). Abdi Dosen, Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat. Lppm Uika Bogor Doi: Https://Doi.Org/10.32832/Abdidos.V6i4.1516
Mustofa. 2013. Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Tarif Pajak Dan Asas Keadilan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Yang Berada Di Wilayah Kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu Setelah Diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013).
Munawir, A., June, T., Kusmana, C., & Setiawan, Y. (2021). Environmental Institution Improvement Using Interpretative Structural Modeling (Ism) Techniques In Lore Lindu National Park (Llnp), Central Of Sulawesi Province-Indonesia. Plant Archives 21(Supplement 1). Doi: 10.51470/Plantarchives.2021.V21.S1.395
Nasrulloh, M. F., Meishanti, O. P. Y., Shobirin, M. S., Naazilah, S. K., Illiyin, R., & Satiti, W. S. (2021). Pelatihan Pembuatan Media Vertikultur Dengan Memanfaatkan Limbah Plastik Pada Lahan Pekarangan. Jumat Pertanian: Jurnal Pengabdian Masyarakat, 2(3), 110-114.
Novitasari. 2015. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Kualitas Pelayanan Pada Kepatuhan Wajib Pajak Di Samsat Semarang Iii. Semarang: Universitas Diponegoro.
Nurlaela, Siti. 2013. Pengaruh Pengetahuan Dan Pemahaman, Kesadaran, Persepsi Terhadap Kemauan Membayar Pajak Wajib Pajak Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas.
Prakosa, Kesit Bambang. 2003. Pajak Dan Retribusi Daerah. Yogyakarta: Uii Press.
Putri, Dkk. 2013. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Di Kantor Samsat Denpasar. Vol. 2. No. 3.
Ramandei, Pilipus. 2009. Pengaruh Karakteristik Sasaran Anggaran Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kinerja Manajerial Aparat Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Jayapura). Semarang: Universitas Diponegoro.
Republik Indonesia. 2012. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/Pmk/03/2012 Tentang Cara Penetapan Dan Pencabutan Penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu Dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak.
Republik Indonesia.2004. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Sumber Pendapatan Asli Daerah. Lembaran Negara Ri Tahun 2004, No. 157. Sekretariat Negara. Jakarta.
Republik Indonesia.2000. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Iuran Wajib Yang Dilakukan Oleh Pribadi Atau Badan Kepada Daerah Tanpa Mendapat Imbalan Yang Seimbang. Lembaran Negara Ri Tahun 2000, Sekretariat Negara. Jakarta.
-------------.2009. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah. Lembaran Negara Ri Tahun 2009, Sekretariat Negara. Jakarta.
Sekaran, Uma. 2006. Metodologi Penelitian Untuk Bisnis Buku 2 Edisi 4. Jakarta: Salemba Empat.
Setiawan, Dkk. 2009. Pengaruh Persepsi Tentang Sanksi Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur. Denpasar: Universitas Udayana.
Soeratno, Dkk. 2008. Metodologi Penelitian Untuk Ekonomi Dan Bisnis. Edisi Revisi. Yogyakarta: Upt Stim Ykpn.
Waluyo. 2014. Perpajakan Indonesia. Edisi 11. Jakarta: Salemba Empat.
Yeni, Rahma. 2013. "Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak Yang Dimoderasi Oleh Pemeriksaan Pajak Pada Kpp Pratama Padang." Jurnal Akuntansi 1.1.
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2023 Mei Rani Amalia
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
