ANALISIS BIAYA PELAYANAN REFRAKSI DI FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA SESUAI UNDANG – UNDANG KESEHATAN NO 17 TAHUN 2023

Abstract

Kelainan refraksi merupakan salah satu penyebab utama gangguan penglihatan di seluruh dunia dan dapat menimbulkan dampak sosial serta ekonomi yang signifikan apabila tidak dikoreksi dengan baik. Di Indonesia, layanan pemeriksaan refraksi tersedia di fasilitas kesehatan primer maupun rumah sakit sebagai bagian dari pelayanan kesehatan mata dasar. Namun, biaya aktual layanan tersebut sering kali melebihi tarif penggantian yang ditetapkan dalam sistem Kelompok Berbasis Kasus Indonesia (INA-CBG), sehingga menimbulkan kekhawatiran terkait efisiensi, aksesibilitas, serta keberlanjutan pembiayaan layanan kesehatan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis komponen biaya layanan refraksi, menghitung total pengeluaran per pasien, serta membandingkannya dengan tarif INA-CBG yang berlaku. Penelitian ini menggunakan desain deskriptif kuantitatif dengan memanfaatkan data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan optometris, dokter spesialis mata, serta staf administrasi, dan melalui observasi langsung terhadap proses pelayanan. Data sekunder diperoleh dari laporan keuangan fasilitas kesehatan, dokumen tarif resmi INA-CBG, serta literatur akademis yang relevan. Komponen biaya yang dianalisis meliputi anamnesis, pemeriksaan refraksi objektif dan subjektif, pemeriksaan tambahan seperti tonometri, penulisan resep, pembuatan kacamata, dan pemberian kacamata kepada pasien. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata total biaya layanan refraksi komprehensif berkisar antara Rp475.000 hingga Rp725.000 per pasien, jauh lebih tinggi dibandingkan tarif INA-CBG yang hanya berkisar Rp25.000–Rp50.000 di layanan kesehatan primer dan Rp75.000–Rp150.000 di rumah sakit. Perbedaan ini menunjukkan adanya kesenjangan pembiayaan yang signifikan dan menegaskan perlunya penyesuaian kebijakan agar tarif INA-CBG lebih selaras dengan biaya layanan aktual.