EVALUASI IMPLEMENTASI KAWASAN TANPA ROKOK (KTR) DI KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT PROPINSI JAMBI

M. Arsyad; Kodrat Pramudho; Zaharudin Zaharudin

doi:10.31004/prepotif.v9i2.46079

Authors

M. Arsyad Program Studi Magister Kesehatan Masyarakat, Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Indonesia Maju
Kodrat Pramudho Program Studi Magister Kesehatan Masyarakat, Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Indonesia Maju
Zaharudin Zaharudin Program Studi Magister Kesehatan Masyarakat, Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Indonesia Maju

DOI:

https://doi.org/10.31004/prepotif.v9i2.46079

Keywords:

Kawasan Tanpa Rokok, Implementasi Kebijakan, Evaluasi

Abstract

Kawasan Tanpa Rokok (KTR) merupakan salah satu kebijakan strategis yang bertujuan melindungi masyarakat dari bahaya paparan asap rokok. Namun, implementasi kebijakan KTR di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi, masih menghadapi berbagai kendala, seperti kurangnya kesadaran masyarakat, lemahnya pengawasan, dan rendahnya kepatuhan terhadap peraturan. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi implementasi kebijakan KTR di daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2024, dengan mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambatnya. Penelitian menggunakan desain deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus, melibatkan pemerintah daerah, tenaga kesehatan, kepala sekolah, dan masyarakat setempat sebagai sampel yang dipilih secara purposive. Instrumen yang digunakan adalah wawancara mendalam dan kuesioner semi-terstruktur untuk menggali informasi terkait kesadaran, kepatuhan, dan efektivitas implementasi KTR. Data dianalisis secara kualitatif menggunakan metode analisis tematik, sementara data kuantitatif dianalisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan KTR memberikan dampak positif, seperti penurunan perilaku merokok di area yang terpantau. Namun, pengawasan yang tidak merata dan lemahnya penegakan hukum masih menjadi kendala utama. Dukungan stakeholder seperti Satpol PP dan pemerintah kecamatan terbatas, sementara partisipasi masyarakat dan pengelola fasilitas umum masih rendah. Koordinasi antar sektor perlu ditingkatkan. Temuan ini menyarankan peningkatan sosialisasi, pengawasan yang lebih ketat, dan penegakan hukum yang konsisten untuk meningkatkan efektivitas kebijakan KTR di Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

References

Ahmad & Suhartini. (2019). (2019). Pengaruh Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok terhadap Perilaku Merokok Siswa SLTA di Rangkasbitung. Poltekkes Kemenkes Banten.

Andriani, S. (2021). (n.d.). Dampak Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di Kabupaten Banyumas terhadap Perilaku Merokok Masyarakat. Jurnal Kebijakan Publik, 19(2), 234-245.

Atmaja, S., Sihombing, E., & Wahyudi, I. (2020). (n.d.). Evaluasi Implementasi Kawasan Tanpa Rokok di Kota X. Jurnal Kesehatan Masyarakat, 15(2), 123-130.

Bates, L. et al. (2018). (n.d.-a). The Role of Enforcement in Public Health Policies: A Study on Smoke-Free Legislation. J. Public Heal. Policy, 39(1), 48-57.

Bates, L. et al. (2018). (n.d.-b). The Role of Enforcement in Public Health Policies: A Study on Smoke-Free Legislation. Journal of Public Health Policy, 39(1), 48-57.

Birkland, T. A. (2016). (n.d.). An Introduction to the Policy Process: Theories, Concepts, and Models of Public Policy Making. Routledge.

Colebatch, H. K. (2009). (n.d.). Public Policy: A View from the Street. Rowman & Littlefield.

Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat. (2023). Penerapan KTR di Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Dolly et al., 2020. (2020). Studi Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok Padafasilitas Pelayanan Kesehatan Di Kabupaten Bungo. Jurnal Administrasi Nusantara (JAN)Volume 3 No. 2–Desember 2020, 3.

Grindle, M. S. (1980). (n.d.). Politics and Policy Implementation in the Third World. Princeton University Press.

Lee, K., et al. (2014). (n.d.). The Impact of Tobacco-Free Policies on Smoking Behavior in Public Areas. Journal of Public Health Policy, 35(2), 187-200.

Lee, Y., et al. (2021). (n.d.). The impact of smoke-free policies on tobacco use: A systematic review and meta-analysis. Tobacco Control, 30(2), 105-113.

Mike Danis Mutika Wati1), M. B. Q. (2020). Analisis Kepatuhan Peraturan Kawasan Tanpa Rokok Pada Anak Asuh UPTD Kampung Anak Negeri. Jurnal Promkes: The Indonesian Journal of Health Promotion and Health Education Vol. 8 No. 1 (2020) 99-110 Doi: 10.20473/Jpk.V8.I1.2020.99-110, 08.

M.Si1, Dr. H. S., & Dr. Chatas Tegus Prakoso, M. S. E. S. W. (2018). Implementasi Peraturan Walikota Samarinda Nomor 51 Tahun 2012 Tentang Kawasan Tanpa Rokok. EJournal Administrasi Negara, Volume 6 , Nomor 1, 2018: 7117-7131, 6.

Nopriansyah, D., Rahayu, S., & Fadilah, N. (2020). (n.d.). Implementasi Peraturan Kawasan Tanpa Rokok di Kota Padang: Tantangan dan Solusi. Jurnal Administrasi Publik, 8(1), 55-67.

O’Toole, L. J. (2015). (n.d.). The Theory and Practice of Public Administration and Policy. Routledge.

Pemerintah Daerah Tanjung Jabung Barat. (2016). Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Kawasan Tanpa Rokok.

Prochaska, J. O., & DiClemente, C. C. (1983). (n.d.). Stages and Processes of Self-Change of Smoking: Toward an Integrative Model of Change. 390-395. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 51(3),.

Putri, R. & Setiawan, B. (2022). (2022). Peran Pendidikan Kesehatan dalam Implementasi Kawasan Tanpa Rokok di Sekolah. Jurnal Pemberdayaan Masyarakat, 18(3), 34-46.

Rosenstock, I. M. (1974). (n.d.). The Health Belief Model and Preventive Health Behavior. Health Education Monographs, 2(4), 354-386.

Sabatier, P. (2007). (n.d.). Theories of the Policy Process. Westview Press.

Sabatier, P. A. (1986). (n.d.). Top-Down and Bottom-Up Approaches to Implementation Research. Journal of Public Policy, 6(2), 157-177.

Sabatier, P. A. (1988). (n.d.). An Advocacy Coalition Framework of Policy Change and the Role of Policy-Oriented Learning Therein. Policy Sciences, 21(2), 129-168.

Sari, M., Kusuma, T., & Ramdani, F. (2022). (n.d.). Faktor Sosial dan Budaya dalam Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di Kabupaten Banyumas. Jurnal Ilmu Kesehatan Masyarakat, 17(3), 112-125.

Schneider, A. L., & Ingram, H. (1997). (n.d.). Policy Design for Democracy. University Press of Kansas.

Soeharto, A., & Irawan, D. (2022). (n.d.). Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di Indonesia: Penegakan Hukum dan Tantangan di Lapangan. Jurnal Kebijakan Publik, 21(3), 77-85.

soekitjo Notoatmodjo 2014. (2014). Metodologi Penelitian Kesehatan.

Thomas, D., et al. (2019). (n.d.). The Social and Economic Impact of Smoking Policies: A Longitudinal Analysis. Journal of Public Health Policy, 40(1), 45-56.

Tyler, T. R. (2006). (n.d.). Psychological perspectives on legitimacy and legitimation. Annual Review of Psychology, 57(1), 375-400.

Warner, K. E. (2020). (n.d.). The Economics of Tobacco Control Policies: A Review of the Literature. Tobacco Control, 29(2), 156-162.

WHO. (2020). Menaikkan harga cukai dan tembakau untuk indonesia sehat dan sejahtera. WHO 2020.

WHO (2013). (n.d.). Tobacco Free Initiative: Policy and Health Impact. World Health Organization.

Widiastuti, N., Prasetyo, D., & Rahmawati, A. (2021). (n.d.). Peran Partisipasi Masyarakat dalam Keberhasilan Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di Yogyakarta. Jurnal Kebijakan Kesehatan, 10(4), 150-162.

Yoshef Arieka Marchel1), Ratih Indraswari2), N. H. (2019). Implementasi Kawasan Tanpa Rokok Sebagai Pencegahan Merokok Pada Remaja Awal. Jurnal Promkes: The Indonesian Journal of Health Promotion and Health Education Vol. 7 No. 2 (2019) 144-155 Doi: 10.20473/Jpk.V7.I2.2019.144-155, 7.

Yuliana, L. (2019). (n.d.). Sosialisasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) pada Siswa Sekolah Menengah di Jakarta. Jurnal Kesehatan Masyarakat, 15(2), 99-107.

Yuliana, R. (2019). (n.d.). Evaluasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di Kota Palembang. Jurnal Kesehatan Masyarakat, 14(1), 45-53. Jurnal Kesehatan Masyarakat, 14(1), 45-53.