ANALISIS PERAN BAPPELITBANG PROVINSI SUMATERA UTARA DALAM PERENCANAAN KEBIJAKAN KESEHATAN DAERAH DI KOTA MEDAN
DOI:
https://doi.org/10.31004/prepotif.v8i3.38228Keywords:
Bappelitbang, Kebijakan Kesehatan, PerencanaanAbstract
Penelitian ini menganalisis peran Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbang) Provinsi Sumatera Utara dalam perencanaan kebijakan kesehatan daerah di Kota Medan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan desain studi kasus, serta menggunakan metode wawancara semi-terstruktur dengan tiga orang informan sebagai upaya untuk mendapatkan informasi yang lebih mendalam. Penelitian ini bertujuan untuk memahami dinamika perencanaan kebijakan kesehatan di tingkat daerah, dengan fokus pada analisis proses perumusan kebijakan, koordinasi antar lembaga, implementasi program, serta evaluasi kebijakan yang telah dijalankan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bappelitbang memegang peran yang sangat krusial dalam mengoordinasikan berbagai pemangku kepentingan, baik dari sisi pemerintah, sektor swasta, maupun masyarakat. Bappelitbang juga memiliki tanggung jawab untuk mengintegrasikan data dan bukti ilmiah guna menyelaraskan kebijakan kesehatan daerah dengan prioritas pembangunan nasional yang terus berkembang. Meskipun demikian, penelitian ini juga mengidentifikasi berbagai tantangan yang dihadapi dalam perencanaan kebijakan kesehatan, seperti kendala dalam koordinasi antar instansi, keterbatasan akses terhadap data yang akurat, serta adanya kesenjangan antara perencanaan dan implementasi kebijakan yang seharusnya berjalan secara paralel. Oleh karena itu, penelitian ini menyoroti pentingnya peningkatan koordinasi antar lembaga, pemanfaatan teknologi informasi untuk pengelolaan data, serta keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan kebijakan kesehatan daerah agar dapat menghasilkan kebijakan yang lebih efektif dan tepat sasaran. Dengan mengatasi tantangan tersebut, diharapkan kebijakan kesehatan daerah dapat lebih responsif dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat, serta memberikan dampak yang lebih signifikan dalam meningkatkan kesehatan publik di Kota Medan.References
Badan Pusat Statistik Kota Medan. (2023). Kota Medan Dalam Angka 2023. Medan: BPS Kota Medan.
Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara. (2024). Provinsi Sumatera Utara Dalam Angka 2024. BPS Provinsi Sumatera Utara.
Bambang Setiaji, Kodrat Pramudho. (2022). Pemanfaatan Teknologi Informasi Berbasis Data Dan Jurnal Untuk Rekomendasi Kebijakan Bidang Kesehatan. HEALTHY: Jurnal Inovasi Riset Ilmu Kesehatan, Vol. 1 No. 3 Juli 2022
Dinas Kesehatan Kota Medan. (2021). Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota Medan Tahun 2021-2026. Medan: Dinkes Kota Medan.
Dinas Kesehatan Kota Medan. (2023). Profil Kesehatan Kota Medan Tahun 2022. Medan: Dinkes Kota Medan.
Hasibuan S, Marliyah. (2022). Peranan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Sumatera Utara (BAPPEDA SU) dalam Perencanaan Pembangunan dalam Pertumbuhan Ekonomi. Cybernetics : Journal Educational Research and Social Studies, Volume 3, Nomor 1.
Kementerian Kesehatan RI. (2023). Panduan Perencanaan Kesehatan Daerah Berbasis Data Terpadu. Jakarta: Kemenkes RI.
Kementerian PPN/Bappenas. (2020). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Jakarta: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
Lubis, A. M., Sari, K., & Putra, A. (2022). ‘Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Kebijakan Kesehatan: Studi Kasus di Kota Medan’. Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik, 10(2), 112-128.
Margareta Harice Dua Lorang, dkk. (2024). ’Peran Badan Perencanaan Penelitian Dan Pengembangan (Bapelitbang) Dalam Perencanaan Pembangunan Di Kabupaten Sikka’. Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran. Volume 7 Nomor 2.
Nasution, S. K., Tarigan, I. U., & Widyaningsih, V. (2021). Analisis Implementasi Kebijakan Kesehatan di Provinsi Sumatera Utara. Jurnal Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesehatan, 5(2), 102-115.
Pemerintah Kota Medan. (2021). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Medan Tahun 2021-2026. Medan: Pemerintah Kota Medan.
Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 39 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara.
Purba, J. T., & Nasution, M. D. T. P. (2024). Data-Driven Health Policy Planning: Lessons from Indonesian Regions. Journal of Health Policy and Planning in Developing Countries, 15(2), 78-95.
Purwanti W D, Hadiwijoyo S S, Purnomo D. (2023). Strukturasi Peran Bappeda Kota Salatiga dalam Aksi Konvergensi Stunting Tahun 2021-2022. Jurnal Pendidikan Tambusai, Volume 7 Nomor 1, pp. 1836-1845.
Rini Pratiwi, Jati Untari, Hotmaria Rohana Samosir. (2024) ‘Peran Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dalam Percepatan Penurunan Stunting di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta’, Jurnal Formil (Forum Ilmiah) KesMas Respati, 9(3), pp. 196-209.
Trisnantoro, L. (2018). Desentralisasi Kesehatan di Indonesia dan Perubahan Fungsi Pemerintah: 2001-2017, Apakah Merupakan Fungsi Regulator? Yogyakarta: PKMK FK UGM.
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2024 Rapotan Hasibuan, Anita Zahra Putri Purba, Annisa Rizki Ramadani Siregar
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
Authors who publish with this journal agree to the following terms:
- Authors retain copyright and grant the journal right of first publication with the work simultaneously licensed under a Creative Commons Attribution License that allows others to share the work with an acknowledgement of the work’s authorship and initial publication in this journal.
- Authors are able to enter into separate, additional contractual arrangements for the non-exclusive distribution of the journal’s published version of the work (e.g., post it to an institutional repository or publish it in a book), with an acknowledgement of its initial publication in this journal.
- Authors are permitted and encouraged to post their work online (e.g., in institutional repositories or on their website) prior to and during the submission process, as it can lead to productive exchanges, as well as earlier and greater citation of published work (See The Effect of Open Access).
