MODEL PEGISIAN JABATAN ANGGOTA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DALAM REVISI UU NOMOR 15 TAHUN 2006 SEBAGAI SYARAT INDEPENDENSI DAN PROFESIONALISME LEMBAGA NEGARA

Abstract

Ironi BPK sebagai lembaga negara yang bertanggung jawab atas tata kelola keuangan negara yang transparan dan akuntabel, justru diwarnai dengan keterlibatan pimpinannya dalam berbagai kasus tindak pidana korupsi. Serangkaian berita negatif melingkupi anggota BPK yang menurut sebagian para sarjana terlibat dalam konflik kepentingan bahkan sejak pencalonan anggota BPK. Kekhawatiran publik terhadap integritas anggota BPK berdampak pada kepercayaan atas kualitas Laporan Hasil Pemeriksaan BPK yang menjadi mandat bagi institusi negara lain untuk sepenuhnya Implémenté karena sifatnya yang final dan mengikat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006, lembaga negara pengusung profesionalisme sebagai dasar pelaksanaan tugasnya dapat dipimpin oleh kandidat yang tidak memiliki rekam jejak yang memahami pengelolaan keuangan negara dan tanpa didukung latar pendidikan yang memadai. Diperlukan perubahan signifikan terhadap mekanisme seleksi pemilihan pada Rancangan Undang-Undang tentang Revisi UU BPK yang saat ini sedang memasuki tahap pembahasan.