GUGATAN DERIVATIF : PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG SAHAM MINORITAS

Abstract

Teori badan hukum muncul dan berkembang pada sekitar tahun 1900-an ketika korporasi yang masih berbentuk persekutuan yang primitif, digantikan oleh korporasi yang dikendalikan oleh suatu manajemen yang terpusat. Sejak saat itu, korporasi berubah karakter dan memiliki eksistensi yang kuat. Korporasi tidak lagi dianggap identik dengan pendirinya, melainkan menjadi entitas yang mandiri, tindakan-tindakannya juga diakui independen sebagai produk organisasi dan manajemen. Sebagai badan hukum perseroan memiliki harta kekayaan tersendiri dan terpisah dari kekayaan pemegang saham. Selain itu, tanggungjawab pemegang saham bersifat terbatas. Prinsip ini melindungi aset perusahaan terhadap klaim kreditor pemegang saham. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normative dengan sifat penelitian desktiptif analisis. Perubahan paling penting dalam rezim derivative action di negara-negara maju Asia yang menganut sistem common law dan civil law, terjadi sebagai hasil dari perkembangan kodifikasi di negara common law dan perkembangan putusan pengadilan di negara civil law . Di Indonesia, hal yang mendasar adalah adanya persyaratan jumlah minimal persentase kepemilikan saham untuk dapat mengajukan gugatan derivatif, dan tidak adanya persyaratan untuk terlebih dahulu meminta direksi untuk mengambil tindakan pemulihan, atau menggugat anggota direksi yang bersalah dan menimbulkan kerugian bagi perseroan. Perlu pula ada pengaturan konkret mengenai kategori  tindakan direksi yang dapat menjadi dasar gugatan derivatif, dan pengaturan tentang prosedur pengajuan gugatan derivatif.