PENYELESAIAN SENGKETA PEMATOKAN TANAH MELALUI MEDIASI DI KABUPATEN BANDUNG BARAT

Abstract

Penyelesaian Sengketa Pematokan Tanah Melalui Mediasi di Kabupaten Bandung Barat adalah Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung Barat (BPN) Gelar Sosialisasi Gerakan Masyarakat Pemasangan Tanda Batas (GEMAPATAS) yang di ikuti oleh dua Kecamatan yaitu Kecamatan Padalarang juga Kecamatan Ngamprah. Keputusan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2008 tentang tata cara mediasi di pengadilan, ayat (1) dan (2) Pasal 23 menjelaskan bahwa jika bantuan mediator digunakan untuk menyelesaikan sengketa di luar pengadilan, maka gugatan dapat diajukan ke pengadilan untuk memperoleh rekonsiliasi akta. Apabila para pihak telah mencapai perdamaian melalui mediasi di Kantor Pertanahan, maka tidak ada kewajiban/kewajiban untuk mengajukan gugatan ke pengadilan. Tahap mediasi meliputi tahap pertimbangan pengaduan masalah pertanahan, analisis pengaduan masalah pertanahan, serta proses mediasi dalam penyelesaian sengketa pertanahan. Kerugian Penyelesaian Sengketa Pematokan Tanah Melalui Mediasi di Kabupaten Bandung Barat adalah keuntungan mediasi antara lain: Kerahasiaan sengketa para pihak terjamin, penundaan yang disebabkan oleh masalah prosedural dan administratif dapat dihindari, para pihak dapat memilih mediator yang menurut pendapatnya memiliki pengetahuan dan pengalaman. Kelemahan yang sering muncul dalam proses mediasi yaitu yang pertama tidak hadirnya salah satu pihak yang berselisih, yang kedua sulitnya menggabungkan kepentingan kedua belah pihak, yang ketiga adalah para pihak cepat menyerah, yang terakhir adalah berbagai kemungkinan mediator. Mediasi online atau mediasi online dapat menjadi solusi yang dapat diterapkan untuk meminimalisir kerugian penyelesaian sengketa tanah melalui mediasi tanpa pihak. Jika mediator menyediakan sarana untuk melakukan mediasi virtual.