PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM RANGKA MENDUKUNG KELANCARAN PELAKSANAAN PENGELOLAAN ALOKASI DANA KAMPUNG (ADK) DI KAMPUNG WARTEWAR DISTRIK PANTAI BARAT KABUPATEN SARMI

Lazarus  Ramandei; Monita Yessy  Beatrik; Irja Tobawan  Simbiak

doi:10.31004/cdj.v3i3.14360

Authors

Lazarus Ramandei Universitas Cenderawasih Jayapura
Monita Yessy Beatrik Universitas Cenderawasih Jayapura
Irja Tobawan Simbiak Universitas Cenderawasih Jayapura

DOI:

https://doi.org/10.31004/cdj.v3i3.14360

Keywords:

Pendampingan, Pengelolaan Alokasi Dana Kampung (ADK)

Abstract

Tulisan ini merupakan hasil pengabdian dalam bentuk pendampingan yang melibatkan aparat kampung dan masyarakat agar memahami prinsip-prinsip pengelolaan Alokasi Dana Kampung (ADK) sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Desa pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI No. 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Pembangunan Dana Desa Tahun 2019. Pengabdian ini dilakukan dengan metode ceramah dan pendampingan. Hasil pengabdian ini kemudian memberikan pencerahan sekaligus pemahaman bagi aparat kampung dan masyarakat bahwa proses penggunaan Alokasi Dana Kampung tahun 2020 yang akan datang, akan mereka sinkronkan dengan hasil MUSRENBANG karena hasil MUSRENBANG tersebut merupakan usulan-usulan dari program-program prioritas di kampung Wartewar Distrik Pantai Barat Kabupaten Sarmi yang akan ditetapkan sebagai Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBK) bersama BAMUSKAM untuk dilaksanakan.

References

Adisasmita, Rahardjo, 2013. Pembangunan Perdesaan : Pendekatan Partisipatif, Tipologi, Strategi, Konsep Desa Pusat Pertumbuhan. Yogyakarta, Graha Ilmu.

Kementerian Dalam Negeri 2007. Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Jakarta, Menteri Dalam Negeri.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Desa (c. 3) Jakarta.

Sahdan, Goris dkk. 2004. Buku Saku Pedoman Alokasi Dana Kampung.Yogyakarta, FPPD.

Sumaryadi, I Nyoman 2005. Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom dan Pemberdayaan Masyarakat. Jakarta, Citra Utama.

Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (c.1) Jakarta, Direktorat Jenderal Otonomi Daerah. www.prodeskel.go.id

Undang Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019