Transparansi dan akuntabilitas dana desa dalam perspektif Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesi (BPK RI)

Authors

  • Alia Ramadhani Politeknik Negeri Lhokseumawe
  • Nadiva Amalia Politeknik Negeri Lhoksumawe
  • Teuku Zulkarnain Politeknik Negeri Lhoksumawe

DOI:

https://doi.org/10.31004/jutin.v8i1.40306

Keywords:

Supreme Audit Agency, Transparency and accountabilitiy, Village Financial, Agricultural sector

Abstract

This research discusses the authority of the Supreme Audit Agency (BPK) in examining village funds sourced from the State Budget (APBN) and its function towards the agricultural sector. Based on Law No. 15/2006, BPK is responsible for ensuring transparency and accountability in village financial management. BPK emphasizes transparency and accountability are essential in the use of village funds to prevent misuse and allow the community to be involved in supervision, which has a positive impact on village development, including the agricultural sector. The research method uses a normative approach with legal analysis to evaluate the implementation of BPK's authority at the village level. The results show that the level of transparency in the management of village funds varies in each village. Some villages have implemented good information systems, such as periodic publication of financial reports including the use of information.

References

Yohanes Oci, Wahyudi Heru & Dkk. (2023) Akuntabilitas Pengelolaan dana desa di desa Karangpatri.

Kecamatan Pebayuran, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat. Jurnal Adhikari, 2(4). https://www.jurnal-adhikari.id/index.php/adhikari

Rahayu, D., & Sari, R. (2021). Keterbukaan Informasi Publik dalam Pengelolaan Dana Desa: Tantangan dan Solusi. Jurnal Ilmu Hukum Kanturuna Wolio, 3(1), 53-63. https://doi.org/10.26618/jppm.v3i1.5391

Kezia, N. Hastutiningtyas (2023, 30 Juni). Implementasi Sistem Keuangan Desa Dan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Desa Di Desa Gunungsari. Diakses pada 17 November 2024 dari https://ejournal.uksw.edu/ecodunamika/article/download/6462/2427/36475

Tumbel, S. M. (2022). Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Tumaluntung Satu Kecamatan Tareran Kabupaten Minahasa Selatan. Jurnal Penelitian dan Pengembangan, 1(1), 1-15. Di akses pada 29 Desember 2024 dari https://www.neliti.com/id/publications/161029/partisipasi-masyarakat-dalam-pengelolaan-dana-desa-di-desa-tumaluntung-satu-keca

Yandip, P. (2022). Tak Serahkan Laporan Keuangan 2021, Pemerintah Desa Tak Bisa Cairkan Bantuan Keuangan 2022. Jatengprov.go.id. https://jatengprov.go.id/beritadaerah/tak-serahkan-laporan-keuangan-2021-pemerintah-desa-tak-bisa-cairkan-bantuan-keuangan-2022/

MediaMutiara. (2024). Dugaan Manipulasi Data Dana Desa Oleh Kepala Desa Maju. https://www.mediamutiara.com/dugaan-manipulasi-data-dana-desa-oleh-kepala-desa-maju/

Badan Pemeriksa Keuangan. (2023). IHPS I 2023 Ungkap 1.004 Permasalahan Sistem Pengendalian Intern. Wartapemeriksa. https://wartapemeriksa.bpk.go.id/?p=46008

Badan Pemeriksa Keuangan. (2023). IHPS I 2023 Ungkap 1.004 Permasalahan Sistem Pengendalian Intern. Wartapemeriksa. https://wartapemeriksa.bpk.go.id/?p=46008

Badan Pemeriksa Keuangan. (2022). Tindak Lanjut Pemda dan BUMD Tentukan Efektivitas Hasil Pemeriksaan BPK. https://www.bpk.go.id/news/tindak-lanjut-pemda-dan-bumd-tentukan-efektivitas-hasil-pemeriksaan-bpk

Badan Pemeriksa Keuangan. (2024). Pentingnya Menindaklanjuti Rekomendasi BPK. Warta Pemeriksa. https://wartapemeriksa.bpk.go.id/?p=49293

BPK RI. (2023). BPK siapkan e-audit untuk atasi kekurangan auditor. https://www.bpk.go.id/news/bpk-siapkan-e-audit-untuk-atasi-kekurangan-auditor

Almas, A. (2020). Membangun Desa Anti Korupsi. Masterplan Desa. https://www.masterplandesa.com/kongres-kebudayaan-desa/membangun-desa-anti-korupsi/

Peraturan Menteri Desa Dan Daerah Tertinggal Transmigrasi. (2023). Permendesa PDTT No. 7 Tahun 2023 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa. Retrieved from https://peraturan.bpk.go.id/Details/271247/permendesa-pdtt-no-7-tahun-2023

Sutrisno, A. (2023). Dampak Ketidaktransparanan Pengelolaan Dana Desa terhadap Kesenjangan Sosial Ekonomi. Jurnal Ekonomi dan Pembangunan. https://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/negara/article/download/6058/3141

Kumalasari, A. (2017). Mengukur Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa: Studi Kasus pada Desa Bomo, Banyuwangi. Jurnal Studi Akuntansi dan Keuangan. https://media.neliti.com/media/publications/347941-mengukur-transparansi-pengelolaan-keuang-3ba1d542.pdf

Apriliana, I. (2019). Determinan Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa dan Dampaknya Terhadap Kepercayaan Masyarakat. Jurnal Studi Akuntansi dan Keuangan, 2(2), 109-122. https://akurasi.unram.ac.id/index.php/akurasi/article/donwload/18/18

Simarmata, M. (2022). Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa Salo, Kecamatan Salo, Kabupaten Kampar. (Universitas Islam Riau,2022) Diakses dari https://repository.uir.ac.id/14415/1/185310995.pdf

Agustiana, V. (2020, 30 Maret). Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Terhadap Pegelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa Pada Desa Gunungbatu. Diakses pada 18 November 2024 dari https://journal.stiepasim.ac.id/index.php/JMA/download/113/100

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. (2014). Diambil dari https://bphn.go.id/data/documents/14pp060.pdf

Luna Tiga. (2023). Kebijakan pengelolaan dan jumlah dana desa tahun anggaran 2023. Diambil dari https://lunangtiga.digitaldesa.id/berita/kebijakan-pengelolaan-dan-jumlah-dana-desa-tahun-anggaran-2023

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2023). Informasi mengenai pengelolaan dana desa. Diambil dari https://djpk.kemenkeu.go.id/?p=45822

Panda (2023) Pemeriksaan Keuangan Desa; Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Terjamin. https://www.panda.id/pemeriksaan-keuangan-desa/

Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (2020), Akuntabilitas & Transparansi Pengelolaan Keuangan

Desa. https://bkpd.ciamiskab.go.id/berita/akuntabilitas-and-transparansi-pengelolaan-keuangan-desa

Downloads

Published

2025-01-17

How to Cite

Ramadhani, A., Amalia, N., & Zulkarnain, T. (2025). Transparansi dan akuntabilitas dana desa dalam perspektif Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesi (BPK RI). Jurnal Teknik Industri Terintegrasi (JUTIN), 8(1), 1458–1463. https://doi.org/10.31004/jutin.v8i1.40306

Issue

Section

Articles of Research

Similar Articles

1 2 3 4 > >> 

You may also start an advanced similarity search for this article.