EVALUASI PELAKSANAAN PERDA NOMOR 12 TAHUN 2024 DI KECAMATAN CIBIRU DAN IMPLIKASINYA TERHADAP EKOLOGI PEMERINTAHAN

Authors

  • Natashya Rizkia Putri Mustari Universitas Padjajaran
  • Putri Rizky Yanti Universitas Padjajaran
  • Muhammad Ghifari Arfananda Universitas Padjajaran
  • Gabriella Putri Kezia Hutasoit Universitas Padjajaran
  • Ivan Darmawan Universitas Padjajaran

DOI:

https://doi.org/10.31004/jrpp.v8i3.49305

Keywords:

Perda 12/2024, Implementasi Kebijakan, Ekologi Pemerintahan, Partisipasi Publik, Koordinasi Lintas Sektor, Kecamatan Cibiru.

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 12 Tahun 2024 di Kecamatan Cibiru dan menganalisis implikasinya terhadap ekologi pemerintahan di tingkat lokal. Latar belakang masalah muncul dari adanya disparitas antara tujuan kebijakan yang dikonsepkan dalam Perda dengan realitas operasional di lapangan, khususnya terkait partisipasi publik, koordinasi antar‑instansi, dan tata kelola sumber daya. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, studi dokumentasi, dan observasi partisipatif. Informan penelitian meliputi aparatur kecamatan, perangkat desa, tokoh masyarakat, serta akademisi lokal. Hasil analisis menunjukkan bahwa: (1) tingkat implementasi kebijakan mencapai 68%, dipengaruhi oleh kapasitas sumber daya manusia dan mekanisme monitoring yang belum optimal; (2) partisipasi masyarakat masih bersifat insidental dan belum terstruktur; (3) kolaborasi lintas sektor menunjukkan kemajuan, namun terdapat tumpang tindih wewenang yang memicu inefisiensi; dan (4) pola komunikasi antar‑pemangku kepentingan memerlukan penyempurnaan untuk menciptakan sinergi kebijakan yang berkelanjutan. Implikasi terhadap ekologi pemerintahan mencakup perlunya reformasi tata kelola partisipatif, peningkatan kapasitas birokrasi berbasis teknologi informasi, dan pembentukan forum koordinasi resmi yang rutin. Temuan ini memberikan rekomendasi strategis bagi pemangku kebijakan untuk memacu efektivitas pelaksanaan Perda dan memperkuat ekosistem pemerintahan yang adaptif, transparan, dan akuntabel.

References

Badan Pusat Statistik. (2023). Statistik transportasi darat 2022. https://www.bps.go.id/id/publication/2023/11/27/5a5e4c75e4a25d44b1846446/statistik-transportasi-darat-2022.html

Badan Pusat Statistik. (2018). Statistik transportasi darat 2018. https://keselamatanjalan.files.wordpress.com/2020/07/bps-statistik-transportasi-darat-2018-1.pdf

Cucu Daryamah. (2019). Dampak Kemacetan Lalu Lintas Terhadap Sosial Ekonomi Pengguna Jalan di Kota Bandung, Universitas Pendidikan Indonesia. https://repository.upi.edu/40465/6/S_B035_1503990_Chapter5.pdf

Deni Supriatna. (2025). Banyak Pemudik Alami Kecelakaan di Cibiru, Polisi Imbau Pengendara Istirahat Jika Sudah Lelah dan Ngantuk. https://jabar.pikiran-rakyat.com/bandung-raya/pr-3659210192/banyak-pemudik-alami-kecelakaan-di-cibiru-polisi-imbau-pengendara-istirahat-jika-sudah-lelah-dan-ngantuk

Dwiyanto, Agus. (2006). Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Friyanka, Y. (2017). Politik transportasi di perkotaan: Studi tentang relasi pemerintah dan operator dalam Bus Rapid Transit di Kabupaten Sidoarjo. Jurnal Politik Muda, 6(3), 253-261. https://journal.unair.ac.id/download-fullpapers-jpm7085a28f47full.pdf

Hasibuan, dkk. (2024). Pengaruh Kenaikan Tarif Angkutan Umum terhadap Pengguna Jasa Angkutan Umum di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Medan, Jurnal Ilmu Manajemen, Bisnis dan Ekonomi, Vol. 1(5), hlm. 30-36. https://malaqbipublisher.com/index.php/JIMBE

Kadarisman, M., Gunawan, A., & Ismiyati. (2017). Implementasi kebijakan sistem transportasi darat dan dampaknya terhadap kesejahteraan sosial di Jakarta [Policy implementation of land transportation system and its impact towards social welfare in Jakarta]. Universitas Muhammadiyah Jakarta; STMT Trisakti. https://media.neliti.com/media/publications/113045-ID-implementasi-kebijakan-sistem-transporta.pdf

Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. (2022). Statistik perhubungan 2022. https://dephub.go.id/post/read/buku-statistik-data-operasional-tahun-2022

Mazmanian, D. A., & Sabatier, P. A. (1983). Implementation and public policy. Scott, Foresman.

Pemerintah Kota Bandung. (2024). Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pengadaan Fasilitas Penunjang Transportasi. https://jdih.bandung.go.id

Pusat Kajian Riset dan Inovasi Daerah Kota Surakarta. (2024). Implementasi kebijakan pemerintah dalam pengelolaan transportasi publik di Kota Surakarta: Tinjauan hukum dan pemerintahan. Jurnal Bengawan Solo: Pusat Kajian Riset dan Inovasi Daerah Kota Surakarta, 3(1), 55-66. https://doi.org/10.58684/jbs.v3i1.48

Republik Indonesia. (2009). Undang‑Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. https://peraturan.bpk.go.id/Details/38654/uu-no-22-tahun-2009

Riggs, Fred W. (1964). Administrasi di Negara Berkembang: Teori Masyarakat Prismatik. Jakarta: Rajawali Pers. https://www.scribd.com/document/515099354/FW-Riggs-Prismatic-Society

Rinaldy Akhmad Herawan dan Ria Haryatiningsih. (2022). Dampak Kemacetan di Kota Bandung Bagi Pengguna Jalan, Bandung Conference Series: Economics Studies, Vol. 2 (1), hlm. 52-59. http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=3057267&val=27851&title=Dampak+Kemacetan+di+Kota+Bandung+bagi+Pengguna+Jalan

Rizky Ramadhan. (2024). Kado 214 Tahun Kota Bandung: Perkara Parah Kemacetan. https://bandungbergerak.id/article/detail/1597916/kado-214-tahun-kota-bandung-perkara-parah-kemacetan

Mazmanian, Daniel A. & Sabatier, Paul A. (1983). Implementasi Kebijakan dan Kebijakan Publik. Diterjemahkan oleh Tim Pustaka Pelajar. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. https://www.researchgate.net/publication/327762798_Implementasi_Kebijakan_Publik

Thoha, Miftah. (2008). Perilaku Birokrasi di Indonesia. Jakarta: Raja Grafindo Persada. https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=732196

Universitas Islam Syekh Yusuf. (2022). Kolaborasi antar-aktor dalam implementasi kebijakan transportasi. https://ejournal.unis.ac.id/index.php/JIIA/article/download/3264/1786/8225

Wahab, Solichin Abdul. (2005). Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara. Jakarta: Bumi Aksara. https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=647996

Downloads

Published

2025-08-07

How to Cite

Mustari, N. R. P., Yanti, P. R., Arfananda, M. G., Hutasoit, G. P. K., & Darmawan, I. (2025). EVALUASI PELAKSANAAN PERDA NOMOR 12 TAHUN 2024 DI KECAMATAN CIBIRU DAN IMPLIKASINYA TERHADAP EKOLOGI PEMERINTAHAN. Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran, 8(3), 6969–6977. https://doi.org/10.31004/jrpp.v8i3.49305

Similar Articles

<< < 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 > >> 

You may also start an advanced similarity search for this article.