Keluarga Berencana Perkotaan di Kabupaten Kuantan Singingi - Dewi, Yusmala; Hidir, Achmad (Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK), 2022)
Program keluarga berencana (KB) bertujuan untuk membangun manusia Indonesia sebagai obyek dan subyek pembangunan melalui peningkatan kesejahteraan ibu, anak, dan keluarga. Di samping itu pelaksanaan program KB juga diarahkan untuk menurunkan tingkat kelahiran atas dasar kesadaran dan tanggung jawab seluruh masyarakat dengan cara memilih metode kontrasepsi secara sukarela. Dengan demikian program KB akan merupakan cermin dari upaya menurunkan tingkat kelahiran dan sekaligus membangun keluarga sejahtera terutama di perkotaan. Dari segi liputan wilayah, pelaksanaan program KB harusnya berawal dari perkotaan yang padat penduduknya. Termasuk di Provinsi Riau sebagai barometer pembangunan kependudukan yang ada. Dari beberapa kabupaten yang ada di provinsi ini, Kabupaten Kuantan Singingi adalah kabupaten yang paling berhasil dalam melaksanakan program KB di perkotaannya. Maka sebagai representasi kajian ini difokuskan di Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau. Pelaksanaan program KB perkotaan di Kabupaten Kuantan Singingi sudah berjalan baik dan terlaksana sesuai dengan harapan meskipun ada beberapa kendala yang terjadi. RSUD Kabupaten, RS swasta dan bidan praktek sudah menjalankan fungsi dan perannya dengan baik dan menjadikannya sebagai rujukan utama bagi masyarakat dalam mencari pelayanan KB. Kendala yang umum terjadi dalam pelaksanaan KB ini adalah: (1) RSUD Kuantan Singingi sampat saat ini masih belum bisa melayani MOP disebabkan tenaga dan peralatan belum memadai dan tersedia. Beberapa kasus MOP yang terjadi pernah mengalami kegagalan, hal ini menimbulkan efek domino pada masyarakat. Biaya pasca MOP untuk kasus tertentu masih sering menjadi masalah karena kurangnya biaya tersebut. Hal ini menjadikan MOP tidak selalu menjadi pilihan utama bagi masyarakat. (2) Untuk kasus MKJP perempuan, bidan (tenaga terlatih) yang sudah mendapat pelatihan belum dapat mempraktekkan sepenuhnya untuk pemasangan IUD. Ini disebabkan peralatan belum tersedia lengkap di setiap Puskesmas dan klinik KB. Serta masih adanya keengganan dari masyarakat bila yang memasangnya hanyalah seorang bidan semata, bukan seorang dokter.