Penerapan Kebijakan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah Terhadap Pengelolaan Tata Ruang Daerah

Abstract

Dalam praktiknya, penerapan kebijakan pemerintah daerah kabupaten lombok tengah terhadap tata ruang daerah masih ditemui berbagai kendala, sehingga perlu sekiranya dilakukan penelitian terkait dengan apa yang menjadi kendala dalam penerapan perda tersebut serta upaya-upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala tersebut.  Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif dimana dalam penelitian yang dilakukan hanya bersifat deskriptif yaitu untuk mengetahui atau menggmbarkan kenyataan dari kejadian yang diteliti sehingga memudahkan penulis untuk mendapatkan data yang objektif. Adapun kendala dalam penerapan kebijakan pemerintah daerah kabupaten lombok tengah terhadap tata ruang daerah berdasarkan perda Nomor 2 Tahun 2012 adalah berkaitan dengan pertanian, kehutanan, pelestarian sumber daya air, masalah tata guna tanah, ketidakserasian pola penggunaan tanah, partisipasi masyarakat, masalah  penegakan hukum dan pertambangan.Upaya-upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala penerapan kebijakan pemerintah daerah kabupaten lombok tengah terhadap tata ruang daerah adalah sebagai berikut : mengakomodir secara efektif dan efisien kepentingan antara pemerintah, swasta dan masyarakat khususnya dalam penggunaan lahan, program inventarisasi dan evaluasi sumber alam dan lingkungan hidup, program penyelamatan hutan, tanah dan air, program pembinaan dan pengelolaan lingkungan hidup, program pengendalian pencemaran lingkungan hidup, program rehabilitasi lahan kritis serta penegakan hukum.