ALTERNATIF PERBAIKAN ATAS EVALUASI IMPLEMENTASI STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESEHATAN PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN POSO

Authors

  • Etan Logen Prodi Magister Kesehatan Masyarakat, Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Indonesia Maju

DOI:

https://doi.org/10.31004/jkt.v6i4.52860

Keywords:

Standar Pelayanan Minimal Kesehatan, Model Evaluasi CIPP, Analisis Kualitatif Nvivo, Implementasi SPM Kabupaten Poso, Mutu Layanan Kesehatan

Abstract

Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan merupakan mandat konstitusional untuk menjamin layanan dasar yang merata dan bermutu. Penelitian ini bertujuan memberikan alternatif perbaikan atas evaluasi implementasi SPM Bidang Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Poso. Penelitian kualitatif dengan model evaluasi CIPP (context, input, process, product). Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi pelaksanaan di Dinas Kesehatan dan puskesmas, serta telaah dokumen SPM 2022-2024. Analisis tematik dilakukan menggunakan NVivo 12 dengan validitas ditopang triangulasi sumber dan metode. Evaluasi menunjukkan isu dominan meliputi pemahaman regulasi SPM, keterbatasan anggaran dan infrastruktur, serta kebutuhan penguatan SDM. Proses perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan masih menghadapi keterlambatan dan masalah kualitas data. Capaian indikator belum mencapai 100% secara merata, terutama pada kelompok prioritas seperti ibu hamil dan lansia. Hambatan utama meliputi kekurangan SDM, sarana, anggaran terbatas, dan sistem yang belum optimal. Kesimpulannya, implementasi SPM kesehatan di Kabupaten Poso sudah berjalan namun belum optimal, dengan kesenjangan terbesar pada mutu layanan dan tata kelola data. Diperlukan penguatan pemahaman regulasi, kapasitas pelaksana, infrastruktur dasar puskesmas, integrasi pelaporan, monitoring evaluasi berjenjang, serta penyusunan rencana aksi untuk pencapaian indikator.

References

Andersen, R. M. (2008). National Health Surveys and the Behavioral Model of Health Services Use. Medical Care, 46(7), 647–653. https://doi.org/10.1097/MLR.0b013e31817a835d

Bird, M., MacPhee, M., Shaw, J., Wodchis, W. P., Jeffs, L., Austin, T., Bruno, F., Panesar, B., Boileau, É. C., Reid, R. J., & Gray, C. S. (2025). Evaluating for learning and sustainability (ELS) framework: a realist synthesis. BMC Health Services Research, 25(1), 683. https://doi.org/10.1186/s12913-025-12743-4

Ditjen Bina Pembangunan Daerah. (2024a). Analisis Capaian SPM Per Bidang Nasional Tahun 2023.

Ditjen Bina Pembangunan Daerah. (2024b). Peringkat Kinerja SPM Se-Indonesia 2023.

Donabedian, A. (1988). The Quality of Care. JAMA, 260(12), 1743. https://doi.org/10.1001/jama.1988.03410120089033

Dunn, W. N. (2015). Public policy analysis: An integrated approach. Routledge.

Grindle, M. S. (2017). Politics and policy implementation in the Third World.

Herman, H. (2020). Implementasi Kebijakan Publik Studi “sistem Informasi Manajemen Perizinan Terpadu Indragiri Hilir (simpati) Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Indragiri Hilir. Universitas Islam Riau.

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). Qualitative data analysis: A methods sourcebook. 3rd. Thousand Oaks, CA: Sage.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan SPM (2021).

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 6 Tahun 2024 (2024).

Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (2018).

Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (2019).

Shinkfield, A. J. (2007). Evaluation theory, models, and applications. Jossey-Bass.

WHO. (2020). World health statistics 2020: Monitoring health for the SDGs.

Zuhuriyyah, N. N., & Nufaisa, N. (2025). Pengukuran Kinerja Keuangan Berbasis Value For Money : Studi Empiris Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Lamongan Tahun 2019 - 2023. Jurnal Riset Rumpun Ilmu Ekonomi, 4(1), 144–155. https://doi.org/10.55606/jurrie.v4i1.4560

Downloads

Published

2025-12-28