KEBIJAKAN DESENTRALISASI KESEHATAN DI INDONESIA : DAMPAK DAN TANTANGAN DALAM PENGELOLAAN KESEHATAN DAERAH

Authors

  • Fathul Azmi Program Studi Administrasi Kesehatan, ITSKes Muhammadiyah Selong

DOI:

https://doi.org/10.31004/jkt.v6i2.44065

Keywords:

desentralisasi kesehatan, tata kelola kesehatan daerah, disparitas kesehatan, pembiayaan kesehatan, sumber daya manusia kesehatan

Abstract

Desentralisasi kesehatan di Indonesia yang diimplementasikan lebih dari dua dekade telah mentransformasi tata kelola sistem kesehatan dari sentralistik menjadi terdesentralisasi melalui pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak kebijakan desentralisasi terhadap tata kelola dan kinerja sistem kesehatan daerah, mengidentifikasi faktor determinan yang mempengaruhi variasi keberhasilan implementasi, serta merumuskan rekomendasi strategis untuk optimalisasi kebijakan desentralisasi kesehatan. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi pustaka melalui penelusuran literatur terkait desentralisasi kesehatan Indonesia yang diterbitkan dalam rentang waktu 2020-2025, dianalisis menggunakan pendekatan tematik dengan kerangka konseptual yang mencakup dimensi ruang keputusan, kapasitas daerah, dan akuntabilitas. Hasil penelitian menunjukkan variasi signifikan dalam alokasi anggaran kesehatan antar daerah (5%-18% dari APBD), disparitas distribusi tenaga kesehatan (rasio dokter per 100.000 penduduk di Jawa-Bali 30-45, Indonesia Timur 8-18), serta kesenjangan capaian indikator kesehatan yang dipengaruhi interaksi kompleks antara faktor kontekstual, sistem, dan tata kelola. Tantangan koordinasi pusat-daerah mencakup perbedaan persepsi prioritas masalah, keterbatasan ruang fiskal, ketidaksesuaian timeline perencanaan, dan rigiditas standar nasional. Dapat disimpulkan bahwa desentralisasi kesehatan perlu dipandang sebagai proses dinamis yang membutuhkan penyesuaian berkelanjutan dengan memperkuat kapasitas pemerintah daerah, mengembangkan mekanisme transfer fiskal berbasis kinerja, serta membangun forum koordinasi multi-level untuk mencapai keseimbangan antara standardisasi kualitas dan fleksibilitas adaptasi lokal dalam mewujudkan sistem kesehatan yang adil, berkualitas, dan responsif.

References

DAFTAR PUSTAKA

Bossert, T. J. (2014). Empirical Studies of an Approach to Decentralization: “Decision Space” in Decentralized Health Systems. Oxford: Oxford University Press.

Futri, I., & Naruetharadhol, P. (2025). Open innovation’s effects on Indonesia’s digital health market and related societal issues. Cogent Arts and Humanities, 12(1), 1–18. https://doi.org/10.1080/23311983.2025.2457819

Heywood, P., & Choi, Y. (2020). Health system performance at the district level in Indonesia after decentralization. BMC International Health and Human Rights, 10(1), 1–12. https://doi.org/10.1186/1472-698X-10-3

Kemenkes. (2023). Profil Kesehatan Indonesia.

Kemenkes RI. (2022). Laporan Kinerja Kementerian Kesehatan 2021. Kementrian Kesehatan RI, 228. https://e-renggar.kemkes.go.id/file_performance/1-131313-1tahunan-314.pdf

Kusworo, L. D., Fauzi, N. K. M., & Andre, A. P. (2021). PRIMARY HEALTH CARE IMPROVEMENT:Jaminan Pelayanan Kesehatan Di Daerah Terdampak Pada Masa Mitigasi Covid-19. Primary Health Care, 2(2), 329–347.

Mahendradhata, Y., Trisnantoro, L., Listyadewi, S., Soewondo, P., Marthias, T., Harimurti, P., & Prawira, J. (2021). The Republic of Indonesia Health System Review: Health Systems in Transition. World Health Organization, Regional Office for South-East Asia, 7(1), 1–328.

Pisani, E., Kok, M. O., & Nugroho, K. (2020). Indonesia’s road to universal health coverage: A political journey. Health Policy and Planning, 32(2), 267–276. https://doi.org/10.1093/heapol/czw120

Pomeo, W. R. R., & Eko Winarti. (2024). Dinamika Implementasi Kebijakan Penempatan Tenaga Kesehatan Di Daerah Terpencil : Tantangan Dan Realitas Lapangan. Jurnal Kesehatan Tambusai, 5(1), 2309–2329.

Rakmawati, T., Hinchcliff, R., & Pardosi, J. F. (2020). District-level impacts of health system decentralization in Indonesia: A systematic review. International Journal of Health Planning and Management, 34(2), e1026–e1053. https://doi.org/10.1002/hpm.2768

Rintani, A., & Wibowo, A. (2020). HEALTH SECTOR DECENTRALIZATION AND ITS IMPLICATION TO HEALTH SERVICES IN INDONESIA. Jurnal Ilmu Kesehatan Masyarakat, 10(1), 1–14. https://doi.org/https://doi.org/10.26553/jikm.2019.10.1.1-14

Simanjuntak, K. (2020). Implementasi Kebijakan Desentralisasi Pemerintahan di Indonesia. Jurnal Bina Praja, 07(02), 111–130. https://doi.org/10.21787/jbp.07.2015.111-130

Suriadi, H., Frinaldi, A., Magriasti, L., & Yandri, L. (2024). Desentralisasi Dan Upaya Peningkatan Otonomi Daerah: Menuju Pembangunan Berkelanjutan Di Indonesia. Menara Ilmu, 18(1), 27–36. https://doi.org/10.31869/mi.v18i1.4869

Suwarlan, E., Suwaryo, U., & Mulyawan, R. (2020). Penyelenggaraan Desentralisasi Kesehatan Oleh Pemerintah Daerah. Jurnal Agregasi : Aksi Reformasi Government Dalam Demokrasi, 7(2), 123–146. https://doi.org/10.34010/agregasi.v7i2.2316

Syahdilla, I., & Susilawati, S. (2023). Analisis distribusi sumber daya manusia kesehatan berdasarkan standar ketenagaan Puskesmas. Jurnal SAGO Gizi Dan Kesehatan, 4(2), 300–306. https://doi.org/10.30867/gikes.v4i2.1267

Wicaksono, K. W. (2021). Challenges of Indonesia’s Decentralization Policy During the COVID-19 Pandemic. Proceedings of the 2nd International Conference on Administration Science 2020 (ICAS 2020), 564(Icas 2020), 313–318. https://doi.org/10.2991/assehr.k.210629.059

Downloads

Published

2025-06-21

Issue

Section

Articles