ANALISIS KEBIJAKAN PROGRAM VAKSINASI COVID-19 DARI PERSPEKTIF HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
DOI:
https://doi.org/10.31004/jkt.v5i4.36580Keywords:
Kebijakan vaksinasi COVID-19, Perspektif hukum, Hak asasi manusiaAbstract
Kebijakan vaksinasi wajib COVID-19 di Indonesia telah menimbulkan pro dan kontra di masyarakat, terutama terkait kebebasan individu dalam memilih. Sejumlah kalangan menolak kebijakan ini karena dianggap membatasi hak individu. Penolakan ini juga muncul karena kekhawatiran soal kehalalan vaksin dan maraknya hoaks, seperti isu microchip dalam vaksin dan klaim kontrol oleh tokoh publik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan vaksinasi COVID-19 dari perspektif hukum dan hak asasi manusia (HAM). Metode yang digunakan adalah literature review dengan kriteria artikel yang membahas kebijakan vaksinasi COVID-19 terkait hukum dan hak asasi manusia dalam rentang waktu 2020–2024. Dari 102 artikel yang diidentifikasi, 11 artikel memenuhi kriteria inklusi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan vaksinasi di Indonesia secara hukum sejalan dengan undang-undang yang berlaku dan tidak melanggar hak asasi manusia. Dalam kondisi darurat kesehatan, pemerintah memiliki wewenang untuk membatasi hak individu guna melindungi kepentingan publik, sesuai dengan prinsip derogable rights. Sanksi bagi mereka yang menolak vaksinasi dianggap sebagai langkah sah dan diperlukan untuk menangani krisis kesehatan yang berdampak luas. Selain itu, komunikasi yang baik dan edukasi yang komprehensif mengenai vaksinasi diharapkan agar masyarakat lebih memahami urgensi dan manfaatnya. Peningkatan pemahaman ini diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan terhadap kebijakan, sehingga kebijakan vaksinasi COVID-19 dapat berhasil diimplementasikan secara efektif di Indonesia.References
A. Latief, H. M. (2022). Darurat Vaksin, Fatwa Mui Dan Tinjauan Fikih Daruri (Studi Kasus Fatwa Vaksin Covid-19 Di Indonesia). Istinbath, 20(2), 241–261. https://doi.org/10.20414/ijhi.v20i2.386
Agustina, R., Sharon, G., Yustitianingtyas, L. & Widodo, H. (2021). Kebijakan Wajib Vaksinansi Covid-19 Ditinjau dari Asas Manfaat, Kepentingan Umum dan Hak Asasi Manusia. Ejournal.Umm.Ac.Id, 1(3), 384–398. https://doi.org/10.22219/ilrej.v1i3.18244
Ayuningtyas, D. (2015). KEBIJAKAN KESEHATAN: PRINSIP DAN PRAKTIK. Rajawali.
Disemadi, H. S. & Pardede, T. S. (2021). Problematika Pemberian Sanksi Terhadap Penolakan Vaksinasi Covid-19: Suatu Kajian Perspektif HAM. Jurnal Supremasi, 11(2), 107–119. https://doi.org/https://doi.org/10.35457/supremasi.v11i2.1442
Fahmi, F., Zamroni, M. & Pramono, B. (2023). Kebijakan Hukum Pemerintah Indonesia dalam Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 Ditinjau dari Hak Asasi Manusia atas Kesehatan. Ejournal.Warmadewa.Ac.Id, 4(3), 2746–5039. https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum/article/view/8242
Faturohman, T., Kengsiswoyo, G. A. N., Harapan, H., Zailani, S., Rahadi, R. A. & Arief, N. N. (2021). Factors influencing COVID-19 vaccine acceptance in Indonesia: an adoption of Technology Acceptance Model. F1000Research, 10. https://doi.org/10.12688/F1000RESEARCH.53506.2
Ginting, O. A., Lubis, M. Y. & Affan, I. (2021). Analisis Kebijakan Kewajiban Vaksinasi COVID-19 Oleh Pemerintah Terhadap Setiap Warga Masyarakat Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia dan Hak Konstitusional Warga Negara. Ejournal.Steitholabulilmi.Ac.Id, 3(2), 508–524. http://ejournal.steitholabulilmi.ac.id/index.php/metadata/article/view/74
Harahap, A. J. (2022). Kebijakan Vaksinasi Covid-19 dalam Perspektif Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pengadaan Vaksin. Ejournal.Ipinternasional.Com, 1(1). https://ejournal.ipinternasional.com/index.php/jsh/article/view/136
Harapan, H., Itoh, N., Yufika, A., Winardi, W., Keam, S., Te, H., Megawati, D., Hayati, Z., Wagner, A. L. & Mudatsir, M. (2020). Coronavirus disease 2019 (COVID-19): A literature review. Journal of Infection and Public Health, 13(5), 667–673. https://doi.org/10.1016/J.JIPH.2020.03.019
Hastuti, T. (2024). POLITIK HUKUM PELAKSANAAN KEBIJAKAN VAKSINASI DALAM RANGKA PENANGGULANGAN PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19). Journal.Merassa.Id, 2(2), 78–89. https://doi.org/10.62263/jis.v2i2.39
Kasim, A., Bakri, R., Supriyadi, Purnamasari, A. I. & Rizal, M. (2024). Kebijakan Vaksinasi Covid-19 dalam Perspektif Konstitusi. Journal.Uii.Ac.Id, 31(1), 26–28. https://doi.org/10.20885/iustum.vol31.iss1.art2
Khatiwada, M., Nugraha, R. R., Harapan, H., Dochez, C., Mutyara, K., Rahayuwati, L., Syukri, M., Wardoyo, E. H., Suryani, D., Que, B. J. & Kartasasmita, C. (2023). COVID-19 Vaccine Acceptance among University Students and Lecturers in Different Provinces of Indonesia: A Cross-Sectional Study. Vaccines, 11(3). https://doi.org/10.3390/vaccines11030683
King, J., Ferraz, O. L. M. & Jones, A. (2022). Mandatory COVID-19 vaccination and human rights. Lancet (London, England), 399(10321), 220. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(21)02873-7
Lasmita, Y., Misnaniarti & Idris, H. (2021). ANALISIS PENERIMAAN VAKSINASI COVID-19 DI KALANGAN MASYARAKAT. Jurnal Kesmas (Kesehatan Masyarakat) Khatulistiwa / Khatulistiwa Public Health Journal, 8(4), 195–204. https://doi.org/10.29406/JKMK.V8I4.3056
Mtimkulu-Eyde, L., Denholm, J., Narain, A., Fatima, R., Sagili, K. D., Perumal, R. & Padayatchi, N. (2022). Mandatory COVID-19 Vaccination: Lessons from Tuberculosis and HIV. Health and Human Rights, 24(1), 85. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC9212823/
Nasiliu, T., Kasim, N. M. & Rahim, E. I. (2023). Pengadaan Dan Pelaksanaan Vaksinasi Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia (Tantangan Dan Prospek). Ejurnal.Ung.Ac.Id, 3(2), 171–188. https://ejurnal.ung.ac.id/index.php/plr/article/view/23519
Pemerintah Indonesia. (1999). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. https://peraturan.bpk.go.id/Details/45361/uu-no-39-tahun-1999
Pemerintah Indonesia. (2009). UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
Pemerintah Indonesia. (2021). Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020.
Pratama, N. F. Z. & Savira, S. I. (2022). HUBUNGAN HEALTH BELIEF MODEL DENGAN PERILAKU KEPATUHAN TERHADAP PROGRAM VAKSINASI COVID-19 PADA MAHASISWA. Character Jurnal Penelitian Psikologi, 9(4), 45–54. https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/character/article/view/46649
Purwodihardjo, O. M. & Suryani, A. O. (2020). APLIKASI HEALTH BELIEF MODEL DALAM PENANGANAN PANDEMI COVID-19 DI PROVINSI DKI JAKARTA. JURNAL PERKOTAAN, 12(1), 21–38. https://doi.org/10.25170/perkotaan.v12i1.1262
Rahayu, R. N. & Sensusiyati. (2021). VAKSIN COVID 19 DI INDONESIA: ANALISIS BERITA HOAX. Jurnal Ekonomi, Sosial & Humaniora, 2(7), 39–49. https://www.jurnalintelektiva.com/index.php/jurnal/article/view/422
Rahayuwati. (2021). PENOLAKAN VAKSINASI: IMAJINASI MORAL DAN PERAN MEDIA SOSIAL. HUMANIKA, 28(2), 128–145. https://doi.org/https://doi.org/10.14710/humanika.v28i2.39912
Rahmadani, S., Marzuki, D. S. & Sa’nna, A. F. T. (2022). Persepsi Masyarakat dan Kepatuhan Vaksinasi COVID-19. CV. Feniks Muda Sejahtera.
Rahman, Y. A. (2021). Vaksinasi Massal Covid-19 sebagai Sebuah Upaya Masyarakat dalam Melaksanakan Kepatuhan Hukum (Obedience Law). Khazanah Hukum, 3(2), 80–86. https://doi.org/10.15575/kh.v3i2.11520
Riyadi & Larasaty, P. (2020). FAKTOR YANG BERPENGARUH TERHADAP KEPATUHAN MASYARAKAT PADA PROTOKOL KESEHATAN DALAM MENCEGAH PENYEBARAN COVID-19. Seminar Nasional Official Statistics, 2020(1), 45–54. https://doi.org/10.34123/semnasoffstat.v2020i1.431
Rosa, M. (2023). Hukum Penggunaan Vaksin Astrazeneca (Analisis Fatwa MUI No. 14 Tahun 2021). Jurnal Al-Ahkam, XIV(14), 112–131.
Safrida, Aksa, F. N. & Saifullah, T. (2022). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Fatwa Mui No 02 Tahun 2021 Tentang Kehalalan Vaksin Covid-19 Sinovac. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, 5(2), 9–18. https://doi.org/10.29103/jimfh.v5i2.8230
Sanjaya, M. A., Puannandini, D. A. & Kurniasih, I. (2021). Kajian Hukum Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 Di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia. Download.Garuda.Kemdikbud.Go.Id, 4, 83–98. https://doi.org/10.30999/jph.v4i1.1450
Shadiqin, M. T., Azhar, M., Adiyanta, F. C. S. & Rohani, S. (2022). Vaksinasi Covid-19: Hak Individu Atau Kewajiban Publik Dalam Civil Society? Ejournal.Undip.Ac.Id, 51(2), 106–116. https://doi.org/10.14710/mmh.51.2.2022.106-116
Slamet. (2022). COVID-19 dan Upaya Penanggulangannya (Pandemi Mengubah Pola Kehidupan). Lembaga Penerbit BKPK. https://repository.badankebijakan.kemkes.go.id/id/eprint/4351
Soewarno, I. (2023). Implementasi Pemberian Sanksi Pada Program Wajib Vaksin Sebagai Upaya Pemenuhan Hak Asasi Manusia Dalam Penanggulangan Covid-19. Ejurnal.Uij.Ac.Id, 12(1), 101–118. https://doi.org/10.56013/rechtens.v12i1.2136
Stephanie, P., Enjelina, S., Angelica, M. F. & Martinelli, I. (2021). Aspek Hukum Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 Di Indonesia. Journal.Untar.Ac.Id. https://doi.org/10.24912/psenapenmas.v0i0.15162
Syam, S., Ramadi, B. & Susanti, T. (2020). Fatwa MUI Tentang Kehalalan Vaksin COVID-19 dan Kontribusinya Terhadap Sosialisasi Vaksinasi di Kota Medan. Jurnal Penelitian Dan Kajian Keislaman, 10(2), 287–301. https://jurnal.iaibafa.ac.id/index.php/tafaqquh/article/view/tafaqquh_des22_7
Widjaja, G. (2021). Pemahaman Vaksinasi Pada Masyarakat di Jakarta. Journal of Community Dedication, 1(1), 41–53. https://adisampublisher.org/index.php/pkm/article/view/32
Downloads
Published
Issue
Section
License
Copyright (c) 2024 Seftiani Syafira, Nadhira Nasywa Cordellia, Keira Dwinova, Meutya Zahra Saphira, Riswandy Wasir

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
Authors who publish with this journal agree to the following terms:
- Authors retain copyright and grant the journal right of first publication with the work simultaneously licensed under a Creative Commons Attribution License that allows others to share the work with an acknowledgement of the work’s authorship and initial publication in this journal.
- Authors are able to enter into separate, additional contractual arrangements for the non-exclusive distribution of the journal’s published version of the work (e.g., post it to an institutional repository or publish it in a book), with an acknowledgement of its initial publication in this journal.
- Authors are permitted and encouraged to post their work online (e.g., in institutional repositories or on their website) prior to and during the submission process, as it can lead to productive exchanges, as well as earlier and greater citation of published work (See The Effect of Open Access).


