HUBUNGAN KETIDAKTEPATAN KODE DIAGNOSA PASIEN RAWAT INAP DENGAN PENDING KLAIM INA-CBG’s DI RSUD SULTAN SULAIMAN SERDANG BEDAGAI
DOI:
https://doi.org/10.31004/jkt.v4i4.21495Keywords:
BPJS (INA-CBG’s), Ketidaktepatan kode , Pending klaimAbstract
Kode diagnosis berperan penting sebagai dasar penetapan biaya pelayanan kesehatan dan pengambilan kebijakan sehingga harus dijamin kualitasnya. Ketidaktepatan kode berdampak pada kualitas kode yang berpengaruh dalam keakuratan dan kekonsistenan kode diagnosaSurvei awal yang dilakukan di RSUD Sultan Sulaiman menunjukkan ketidaklengkapan hasil pemeriksaan tes diagnostik, ketidaklengkapan dan ketidaktepatan pengisian rekam medis, dan ketidaksesuaian omit code yang menyebabkan pending klaim INA-CBG’s. Populasi penelitian ini 156 berkas klaim pasien peserta BPJS dan sampel sebanyak 61 dengan menggunakan rumus slovin. Dari 61 berkas klaim, 25 (41.0%) berkas klaim yang tidak disetujui (pending klaim) dan 36 (59.0%) yang disetujui. Desain penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif dengan pendekatan cross section, analisis data menggunakan uji Chi-Square. Hasil penelitian menunjukkan adanya hubungan ketidaktepatan kode diagnosa dengan pending klaim. Ketidaklengkapan hasil pemeriksaan tes diagnostik, kategori tidak lengkap yang tidak disetujui sebanyak 17 (65.3%) dan kategori lengkap yang tidak disetujui sebanyak 8 (22.8%) berkas. Ketidaklengkapan dan ketidaktepatan pengisian rekam medis, pada kategori tidak lengkap/tidak tepat yang tidak disetujui sebanyak 16 (69.5%) dan 9 (23.6%) berkas. Ketidaksesuaian omit code, kategori tidak sesuai yang tidak disetujui sebanyak 17 (68.0%) dan kategori sesuai yang tidak disetujui sebanyak 8 (22.2%) berkas. Saran yang diajukan yaitu masih diperlukan sosialisasi terkait SOP pengkodingan; pihak manajemen perlu mengadakan pertemuan antara dokter, koder, dan tim verifikasi; sebaiknya koder mengikuti petunjuk omit code berdasarkan kaidah koding di ICD-10.References
Abiyasa, M. T., Ernawati, D., dan Kresnowati, L. (2012). Hubungan Antara Spesifisitas Penulisan Diagnosis Terhadap Akurasi Kode Pada RM I Dokumen Rawat Inap Rumah Sakit Bhayangkara Semarang. Jurnal Visikes, 11(2), 99-104.
Agustini, H.., dan Agustina, S. 2016. Pelaksanaan Kode Penyakit dan kode Tindakan di Klinik Bedah Rumah Sakit Umum Daerah Pasar rebo. Medicordhif, Vol. 03(01) : 1-8.
Ardhitya, T. 2015. Faktor-Faktor Yang Melatar Belakangi Penolakan Klaim BPJS oleh Verifikator BPJS di RSJD DR. Amino Gondohutomo Provinsi Jawa Tengah, (online). (http://eprints.dinus.ac.id/17385/1/jurnal_15985.pdf) di akses pada 27 Maret 2017.
Arikunto, S. 2019. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, Aneka Cipta.
Bajeng. 2021. Pengaruh Kelengkapan Dokumen Klaim INA-CBG?s di RS Pantiwilasa Dr. Cipto Bulan Januari-Maret 2021, dalam Jurnal Rekam Medis dan Manajemen Informasi Kesehatan Vol 1, Nomor 2 (halaman 31-36). Politeknik Bina Trada Semarang.
BPJS Kesehatan (2017). Peraturan BPJS Kesehatan Nomor 03 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Administrasi Klaim Fasilitas Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional.
BPJS Kesehatan (2018). Peraturan BPJS Kesehatan Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Administrasi Klaim Fasilitas Kesehatan dalam Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan. Indonesia.
Budi, Savitri Citra. (2011). Manajemen Unit Rekam Medis. Quantum Sinergis Media.
Budi, 2012. International Statistical Classification of Diseases and Related Health ProblemTenth Revision). 10.
Eramo, Lisa A. (2012). Don?t let fear prevent codersfrom learning ICD-10. Jakarta.
Ernawati, D; Kresnowati, L. 2013. Studi Kualitatif tentang Kompetensi Tenaga Koder dalam Proses Reimbursement Berbasis System Case-mix di Beberapa Rumah Sakit yang Melayani Jamkesmas dalam Jurnal Penelitian Internal LPPM. Semarang: Universitas Dian Nusantoro.
Erwin Santosa. 2014. Kelengkapan Pengisian Berkas Rekam Medis Pelayanan Medik Rawat Jalan dan Patient Safety In RSGMP UMY, dalam Journal of Medico Legal-Ethics and Hospital Management Vol 3, Nomor 1. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
Frista, T. E., dan Maisharoh. (2020). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Ketepatan Pengkodean Diagnosa Penyakit. Administration and Health Information of Journal, 1(2), 145-150.
Hatta, Gemala. (2013). Pedoman Manajemen Informasi Kesehatan Disarana Pelayanan Kesehatan. Jakarta: UI-Press.
Hatta, Gemala. (2020). Pedoman Manajemen Informasi Kesehatan Disarana Pelayanan Kesehatan. Jakarta: UI-Press.
Kasim, F. (2011). Sistem Klasifikasi Utama Morbiditas dan Mortalitas. Dalam Hatta, G, Editor. Pedoman Manajemen Informasi Kesehatan Di Sarana Pelayanan Kesehatan. Jakarta: UI-Press
Hendrik, SH. 2012. Etika dan Hukum Kesehatan. Jakarta: EGC.
Ifalahma, Darah. 2013. Hubungan Pengetahuan Coder dengan Keakuratan Kode Diagnosis Pasien Rawat Inap Jaminan Kesehatan Masyarakat Berdasarkan ICD-10 Di RSUD Simo Boyolali. Jurnal Ilmiah Rekam Medis dan Informatika Kesehatan, INFOKES, Vol 3, Nomor 2 (halaman 14-26). Surakarta: APIKES Citra Medika Surakarta.
Indonesia, Undang-Undang tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), UU No. 24 Tahun 2011. LN No. 5256 Indonesia.
Kamus Besar Bahasa Indonesia. 2021. Kata Validasi di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: EGC.
Mei S, Arifah, dan Asriwati. 2022. Analisis Hubungan Kelengkapan Pengisian Rekam Medis Bedah dengan Kepatuhan Standar Tarif INA-CBG’s. Jurnal Ilmiah Perekam Medis dan Informasi Kesehatan Imelda, (Universitas Imelda Medan).
Nabila,Salma Firyal, Maya Weka Santi, Yusirwan Tabrani, and Atma Deharja. 2020. Analisis Faktor Penyebab Pending Klaim Akibat Koding Berkas Rekam Medis Pasien Rawat Inap Di RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo. J-REMI?: Jurnal Rekam Medik dan Informasi Kesehatan 1(4): 519–28.
Nina Dwi. 2022. Tinjauan Penyebab Pengembalian Klaim BPJS Kesehatan Pasien Rawat Inap dengan Jurnal Rekam Medis dan Informasi Kesehatan Vol 5, Nomor 2. Poltekkes Kemenkes Semarang.
Notoatmodjo. 2018. Metode Penelitian Kesehatan. Rineka Cipta. Jakarta.
Nuswantoro, Dian, Dyah Ernawati, and Lily Kresnowati. 2013. INDONESIA HEALTH INFORMATICS FORUM 2013 Studi Kualitatif Tentang Kompetensi Tenaga Koder Dalam Proses Reimbursement Berbasis System Case-Mix Di Beberapa Rumah Sakit Yang Melayani Jamkesmas Di Kota Semarang INDONESIA HEALTH INFORMATICS FORUM 2013 at Universitas Dian Nuswantoro Semarang. : 1–11.
Oktamianiza. (2022). Literatur Riview tentang Faktor Penyebab Klaim Tidak Layak Bayar
BPJS Kesehatan di RS. Jurnal Ilmiah Perekam dan Informasi Kesehatan Imelda, 322-327.
Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perorangan. Jakarta: Kemenkes RI.
Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 Pasal 1 ayat (1) dan (2) Tentang Rekam Medis. Jakarta: Kemenkes RI.
Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Sistem Indonesian Case Base Groups (INA-CBG’s). Jakarta: Kemenkes RI.
Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional. Jakarta: Kemenkes RI.
Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Perekam Medis. Jakarta: Kemenkes RI.
Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2016 Tentang Pedoman Indonesian Case Base Groups (INA-CBG’s) dalam Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional. Jakarta: Kemenkes RI.
Pepo, A. A. H., dan Yulia, N. (2015). Kelengkapan Penulisan Diagnosa Pada Resume Medis Terhadap Ketepatan Pengkodean Klinis Kasus Kebidanan. Jurnal Manajemen Informasi Kesehatan Indonesia, 3(2).
Rismayanti, et al., 2015. Tinjauan keakuratan kode diagnosis PPOK berdasarkan ICD-10 dokumen rekam medis rawat inap JKN dalam Jurnal Penelitian Vol 9, Nomor 2. APIKES. Mitra Husada Karanganyar.
Santiasih, Wayan Ary, Asyiah Simanjorang, and Beni Satria. 2021. Analisis Penyebab Pending Klaim Bpjs Kesehatan Rawat Inap Di RSUD Dr. RM Djoelham Binjai. Journal of Healthcare Technology and Medicine 7(2): 1381–94.
Semarajana, I. N. G., & Soewondo, P. (2019). Factors Related To Pending Claim In Indonesian National Health Insurance (JKN): A Systematic Review. Proceedings of International Conference on Applied Science and Health ICASH-A102, 4, 768–780.
S. Solechan, 2019. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Sebagai Pelayanan Publik. Administrative Law and Governance Journal, vol.2, no.4, pp. 686-696, Nov. 2019. https://doi.org/10.14710/alj.v2i4.686-696
Sugiyono. 2019. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D. Bandung: Alfabeta.
Zahri Vandawati. 2020. Mekanisme Pencarian Klaim Badan Penyelenggara Jaminan. 2(2): 315–19. Jakarta: EGC.
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2023 Mei Sryendang Sitorus, Esraida Simanjuntak, Erlindai Erlindai, Theresia Hutasoit, Putri Metha Amelya Lumbantoruan
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
Authors who publish with this journal agree to the following terms:
- Authors retain copyright and grant the journal right of first publication with the work simultaneously licensed under a Creative Commons Attribution License that allows others to share the work with an acknowledgement of the work’s authorship and initial publication in this journal.
- Authors are able to enter into separate, additional contractual arrangements for the non-exclusive distribution of the journal’s published version of the work (e.g., post it to an institutional repository or publish it in a book), with an acknowledgement of its initial publication in this journal.
- Authors are permitted and encouraged to post their work online (e.g., in institutional repositories or on their website) prior to and during the submission process, as it can lead to productive exchanges, as well as earlier and greater citation of published work (See The Effect of Open Access).
