PENINGKATAN KOMPETENSI PERANGKAT NAGARI KOTO BARU SIMALANGGANG MELALUI PELATIHAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BERBASIS DIGITAL - Rahmi, Elvi; Yumna, Aimatul; Deviani, Deviani (Community Development Journal : Jurnal Pengabdian Masyarakat, 2023)
Provinsi Sumatera Barat menggunakan istilah Nagari untuk menyebut desa, dimana nagari merupakan lembaga pemerintah dan sekaligus merupakan lembaga pemberdayaan masyarakat. Sebagai lembaga kesatuan masyarakat, nagari dituntut untuk mampu melaksanakan pemerintahan yang bersifat good governance. Sesuai UU No.6 tahun 2014, pemerintah desa memperoleh dana 10% dari total anggaran Pemerintah yang harus dikelola untuk program pengembangan desa. Untuk memastikan dana desa ini dimanfaatkan dengan baik, diperlukan suatu sistem pelaporan keuangan desa. Akan tetapi, penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa perangkat nagari belum memiliki kompetensi yang belum memadai dalam mengelola dan melaporkan keuangan nagari secara baik dan akuntabel. Kegiatan PKM (Program Kemitraan Masyarakat) ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan perangkat Nagari Koto Simalanggang untuk melakukan pencatatan laporan keuangan dana desa menggunakan aplikasi digital, terutama SISKEUDES. Kegiatan PKM dilaksanakan pada tanggal 5 Agustus 2023 bertempat di Kantor Wali Nagari Koto Baru Simalanggang Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Lima Puluh dihadiri oleh semua perangkat Nagari dan kepala jorong. Jumlah peserta pelatihan sebanyak 12 orang. Metode pelatihan yang diberikan berbentuk bimbingan terpadu, dimulai dengan melakukan pre-test terkait kemampuan peserta mengenai pengelolaan keuangan nagari, kemudian dilanjutkan dengan pemberian materi diselingi tanya jawab dan diskusi. Akhir pelatihan peserta melakukan post-test untuk mengukur peningkatan kompetensi peserta dalam memahami materi pelatihan yang diberikan. Setelah mendapatkan pelatihan dari kegiatan ini, dapat dilihat peningkatkan pemahaman dan ketrampilan perangkat Nagari secara signifikan. Hasil kegiatan PKM ini diharapkan dapat mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.