STUDI FENOMENOLOGI HUKUMAN CAMBUK TERHADAP PROSTITUSI ONLINE DI KOTA BANDA ACEH DAN LHOKSEUMAWE - Ar, Baharuddin; Nurainiah, Nurainiah; Zulfadli, Zulfadli (Community Development Journal : Jurnal Pengabdian Masyarakat, 2024)
Perjuangan masyarakat Aceh atas hukum Islam tidak terhenti hanya pada tingkat pengakuan hukum Islam sebagai subsistem hukum yang hidup di masyarakat (living law), tetapi sudah sampai pada tingkatan legalisasi dan legislasi. Salah satu bentuk hukum yang disebutkan di dalam setiap qanun syariat Islam yakni hukuman cambuk. Masyarakat Aceh menempatkan hukum Islam sebagai pedoman hidupnya (living law). Dalam Islam, praktik prostitusi dikenal dengan istilah perzinaan atau orang yang berbuat zina. Dalam bahasa Aceh lumrah disebut lonte atau sesekali kita mendengar istilah pelacur, di Indonesia dikenal dengan sebutan pekerja seks komersial. Sejatinya, pelacuran bukan mata pencaharian, namun kegiatan tersebut kini dianggap sebagai satu pekerjaan karena dapat menghasilkan uang. Terkait pemberlakuan hukuman, seyogyanya pelaku zina tersebut dihukum dengan hukuman cambuk sebagaimana yang terdapat dalam qanun No. 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayah. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji lebih dalam terkait dengan peluang dan tantangan pemberlakuan hukuman cambuk terhadap pelaku Jarimah Jinayah prostitusi online di Banda Aceh dan Lhokseumawe dan untuk mengetahui respon masyarakat adat Aceh terhadap prostitusi online yang terjadi di Banda Aceh dan Lhokseumawe. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologis (Sociological Approach) dengan teknik penelitian library research dan field research, sedangkan teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa eksistensi hukuman cambuk sebagaimana tertera dalam qanun Nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jinayat belum berjalan dengan baik dan efektif di Kota Banda Aceh dan Lhokseumawe. Formulasi syariat Islam lebih kepada tertulis saja tanpa adanya praktek yang utuh atau dengan kata lain lebih kepada keinginan para pemimpin ketimbang kemauan masyarakat itu sendiri. Syariat Islam di Aceh seringkali menjadi simbol legitimasi para penguasa dalam menjalankan roda politiknya. Hal ini terkadang belum tentu dapat sevisi dan semisi dengan kepentingan agama. Selanjutnya, masyarakat melihat bahwa prostitusi yang terjadi di Aceh merupakan sebuah kerusakan yang terjadi di bumi dan kerusakan terhadap orang lain. Kejadian ini menyebabkan citra dan kultur masyarakat Aceh menjadi buruk. Hal yang melatarbelakangi terjadinya prostitusi online di Banda Aceh dan Lhokseumawe di antaranya adalah faktor keluarga, minimnya penanaman nilai agama sejak usia dini, rendahnya kualitas pendidikan bagi perempuan, faktor ekonomi, disebabkan oleh gaya hidup yang serba modern, susah mencari pekerjaan dan penghasilan dari bekerja sebagai PSK lebih tinggi dibandingkan dengan pekerjaan lainnya, sehingga terjerumus dalam prostitusi ini.