PELIMPAHAN PERWALIAN DALAM PROSES AKAD NIKAH: STUDI KRITIS TRADISI MAPPABAKKELE DI KANTOR URUSAN AGAMA MA’RANG KABUPATEN PANGKEP
DOI:
https://doi.org/10.31004/jrpp.v7i3.32536Keywords:
Tradisi Mappabakkele, Akad Nikah, Hukum IslamAbstract
Penelitian ini membahas mengenai Pelimpahan Perwalian Dalam Proses Akad Nikah: Studi Kritis Tradisi Mappabakkele Di Kantor Urusan Agama Ma’rang, Kabupaten Pangkep, dengan sub masalah:1) Bagaimana mekanisme pelimpahan perwalian. 2) Faktor apa saja yang mempengaruhi terjadinya mappabakkele pada proses akad nikah. 3) Bagaimana analisis tinjauan hukum Islam tentang praktik pelimpahan perwalian. Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) dengan menggunakan pendekatan hukum empiris (sosiologis). Penelitian dilakukan di Kantor Urusan Agama Ma’rang Kabupaten Pangkep dengan pengumpulan data melalui wawancara dan studi kepustakaan dengan penelusuran terdahadap literatur, buku, dan perundang-undangan. Hasil penelitian ini menunjukkan: 1) Mekanisme pelimpahan perwalian di Kantor Urusan Agama Ma’rang Kabupaten Pangkep pada proses akad nikah yaitu calon pengantin mengajukan permohonan pelimpahan perwalian, wali nikah memberikan persetujuan, KUA melakukan verifikasi terhadap dokume yang diajukan, Dalam proses akad nikah, wakil yang ditunjuk hadir untuk mewakili wali nikah dalam memberikan persetujuan dan melaksanakan akad nikah. Setelah akad nikah, KUA mencatat pernikahan tersebut. 2) Faktor yang mempengaruhi terjadinya Mappabakkele pada proses akad nikah di Kantor Urusan Agama Ma’rang Kabupaten Pangkep yaitu: faktor keluarga, faktor agama dan hukum, faktor sosial dan budaya, faktor ketiadaan wali nasab, faktor permintaan pribadi dan faktor kepercayaan pada Kantor Urusan Agama. 3) Tinjauan Hukum Islam tentang praktik Pelimpahan Perwalian yang terjadi di Kantor Urusan Agama Ma’rang Kabupaten Pangkep bahwa praktik ini sesuai dengan hukum Islam. Hal ini karena dalam hukum Islam, wakalah atau pelimpahan perwalian diakui sebagai mekanisme yang sah, dimana seorang wali nikah dapat mewakilkan haknya untuk melakukan akad nikah kepada pihak lain yang dianggap mampu dan dipercaya untuk melaksanakannya.References
Al-Ashfahani, A. S. bin A. (2017). Fiqih Sunnah Imam Syafi’i. Fathan Media Prima.
Al-Jaza„iri, S. A. B. J. (2016). Minhajul Muslim Konse. Darul Haq.
Al-Jazairi, S. A. B. J. (2015). Minhajul Muslim. Pustaka Al-Kutsar.
Al Faqih Abul Wahid Muhammad, Muhammad Ibnu Rusyd, B. M. (2007). Analisis Fiqh Para Mujtahid. Pustaka Amani.
Ali, Z. (2014). Hukum Perdata Islam di Indonesia. Sinar Grafika.
Arikunto, S. (2013). Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik,. Rineka Cipata,.
As-San’ani, M. bin I. al-K. (1950). Subul as-Salam, Juz 3. Syirkah Maktabah Mustafa al-Babi al-Halabi.
Az-Zuhaili, W. (2007). Fiqih Islam Wa Adillatuhu. Darul Fikr.
Basrowi, & Surwardi. (2008). Memahami Penelitian Kualitatif. Rineka Indah.
Indonesia, U.-U. P. di. (2001). dilengkapi KHI di Indonesia. Arkola.
Indonesia, U. R. (1974). Tentang Perkawinan, Nomor 1.
Nuh, N. (2007). Optimalisasi Peran KUA (Melalui Jabatan Fungsioanl Penghulu). Puslitbang Kehidupan Keagamaan.
Ramulyo, I. (1985). Tinjauan Beberapa Pasal Undang-Undang No 1 Tahun 1974, Dari Segi Hukum Perkawinan Islam. Ind-Hillco.
Subekti. (2015). Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Suma, M. A. (2004). Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam. Raja Grafindo.
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2024 Ayyub Ayyub
![Creative Commons License](http://i.creativecommons.org/l/by-sa/4.0/88x31.png)
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.