KAJIAN TEORITIS TERHADAP DISKRESI DALAM UU NOMOR 30 TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN.

Abstract

Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU No 30 Th 2014) pasal 25 ayat  (1)  daikatakan bahwa Penggunaan Diskresi yang berpotensi   mengubah alokasi  anggaran  wajib  memperoleh  persetujuan dari Atasan Pejabat sesuai dengan   ketentuan peraturan perundang-undangan, kemudian dalam ayat (3) nya ditegaskan dalam   hal   penggunaan Diskresi menimbulkan keresahan masyarakat, keadaan darurat, mendesak dan/atau terjadi bencana alam, Pejabat Pemerintahanwajib    memberitahukan    kepada Atasan Pejabat sebelum penggunaan Diskresi dan melaporkan  kepada    Atasan    Pejabat    setelah penggunaan Diskresi. Berdasarkan ketentuan pasal tersebut menimbulkan permasalahan “Apakah pengaturan Diskresi dalam UU Nomor 30 Tahun 2014 sudah mencerminkan maksud dan tujuannya”. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Dalam UU Nomor 30 Tahun 2014 dalam pasal 22 (1)   Diskresi   hanya   dapat     dilakukan   oleh   Pejabat Pemerintahan yang berwenang dan dalam ayat (2) di tegaskan bahwa          setiap penggunaan Diskresi Pejabat Pemerintahan bertujuan untuk melancarkan penyelenggaraan pemerintahan; mengisi kekosongan hukum; memberikan kepastian hukum; dan mengatasi     stagnasi     pemerintahan     dalam keadaan        tertentu   guna   kemanfaatan   dan kepentingan umum. Dari bunyi ketentuan tersebut dapat dikatakan bahwa dengan adanya kewajiban mengajukan permohonan terlebih dahulu bagi pajabat Pemerintah yang berwenang untuk mengeluarkan diskresi ini menunjukkan bahwa kewenangan diskresi yang ada  pada badan atau pejabat Pemerintah tidak sesuai dengan tujuan diberikannya kewenangan diskresi.