Tugas dan Wewenang Bawaslu Di Indonesia Pasca Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pemilu

Abstract

Pada pemilu 2014, terdapat peningkatan kasus PHPU. Tercatat setidaknya 902 kasus yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi, dengan berbagai bentuk pelanggaran, seperti penggembosan dan penggelembungan suara (59%), kesalahan penghitungan suara (29%), manajemen penyelenggaraan Pemilu (7%), netralitas penyelenggara (3%). Kejadian tersebut menjadi dasar lahirnya UU Nomor 7 tahun 2017 tentang penyelengaraan pemilu, menggantikan undang-undang pemilu sebelumnya. Akan tetapi pada pemilu 2019 setelah adanya undang-undang No. 7 Tahun 2017, kasus PHPU masih menjadi persoalan yang belum teratasi. Tujuan penelitian ini adalah melihat tugas dan wewenang bawaslu dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang penyelenggaraan pemilu. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan setidaknya pada tataran normatif pengaturan tugas dan kewenangan Bawaslu berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 menjadikan Bawaslu secara kelembagaan sesuai tingkatnnya masing-masing semakin kuat dan mandiri.