PENGARUH PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB) DALAM SISTEM OTONOMI DAERAH TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI PROVINSI RIAU
DOI:
https://doi.org/10.31004/jp.v1i1.550Abstract
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor. Bahan bakar kendaraan bermotor adalah semua jenis bahan bakar cair atau gas yang digunakan untuk kendaraan bermotor. Sedangkan Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB) sangat besar pengaruhnya bagi masyarakat dalam pembangunan suatu daerah otonom yang mana dengan adanya pajak daerah dapat mengubah daerah yang dulunya tertinggal kini bisa menjadi daerah yang sangat maju, dan hal ini juga tidak lepas dari peran pemerintah daerah dan masyarakat yang saling bahu membahu dalam memajukan daerahnya, salah satunya dengan taat membayar pajak, karena pada saat ini pengahasilan terbesar Negara indonesia bukan terletak di sektor sumber daya alamnya melainkan pada sektor pajak, karena sumber daya alam negara indonesia sudah dikuasai oleh pihak asing dan sebagai gantinya pajak yang dijadikan sebagai alat untuk mengumpulkan kekayaan. Kata kunci: Pajak, Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Otonomi Daerah. Abstract Motor Vehicle Fuel Tax is a tax on the use of motor vehicle fuel. Motor vehicle fuel is any type of liquid or gas fuel used for motor vehicles. Whereas Regional Autonomy is the right, authority, and obligation of autonomous regions to regulate and manage their own governmental affairs and interests of local people in accordance with the laws and regulations. Motor vehicle fuel tax (PBBKB) is very big influence for the people in the development of an autonomous region which in the presence of local taxes can change the previously disadvantaged areas can now become a highly developed area, and this is also not separated from the role of local government and society who are hand in hand in developing their region, one of them with obedient paying taxes, because at this time pengahasilan largest Indonesia is not located in the natural resources sector but the tax sector, because the natural resources of Indonesia have been controlled by foreign parties and instead of tax which serve as a tool for accumulating wealth. Keywords: Tax, Motor Vehicle Fuel, Regional Autonomy.References
A. Buku
Abdurrahman, Beberapa Pemikiran tentang Otonomi Daerah, Media Sarana Press, Jakarta, 2007.
Charles Jones, Pengantar Kebijakan Publik (Publik Policy), Mandar Maju, Bandung, 1991.
HAW. Widjaja, Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia Dalam Rangka Sosialisasi UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Rajawali Pers, Jakarta
Irawan Soejito, Pengawasan terhadap Peraturan Daerah Dan Keputusan Kepala Daerah, Bina Aksara, Jakarta, 1993.
Kansil dan Christi, Sistem Pemerintahan Indonesia, Bumi Aksara, Bandung, 2003.
Mardiasmo, Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah, Andi, Yogyakarta, 2002.
Muhammad Djafar Saidi, Perlindungan Hukum Wajib Pajak dalam Penyelesaian Sengketa Pajak, Rajawali Pers,Jakarta, 2008.
Nick Devas, Dkk, Keuangan Pemerintahan Daerah di Indonesia, diterjemahkan oleh Masri Maris, UI-Press, Jakarta, 1989.
R. Santoso Brotodiharjo, Pengantar Ilmu Hukum Pajak, Cet. 5, PT. Eresco Bandung, Bandung, 1997.
Rochmat Soemitro, Asas dan Dasar Perpajakan I, Eresco, Bandung, 2002.
Rochmat Soemitro, Pengantar Singkat Hukum Pajak, PT. Eresco Bandung, Bandung, 1992.
Sarundajang, Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2000.
Sumyar, Dasar-dasar Hukum Pajak dan Perpajakan, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2004.
Winarna Surya Adisubrata, Otonomi Daerah di Era Reformasi, UPP AMP YKPN, Yogyakarta, 2002.
Wirawan B. Ilyas, Richard Burton, Hukum Pajak, Edisi Revisi, Salemba Empat, Jakarta, 2004.
B. Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.
