PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAH TERHADAP PENYELENGGARAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN MENURUT UNDANG-UNDANG NO.1 TAHUN 2011 TENTANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Authors

  • Yuli Heriyanti Fakultas Hukum Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai Jl. Tuanku Tambusai No. 23 Bangkinang, Kampar-Riau
  • Ahmad Zikri Fakultas Hukum Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai Jl. Tuanku Tambusai No. 23 Bangkinang, Kampar-Riau

Keywords:

Pembinaan, Perumahan, Kawasan Permukiman.

Abstract

Perumahan merupakan salah satu kebutuhan pokok dari setiap warga negara. Kebutuhan pokok atau sering disebut sebagai kebutuhan primer terdiri atas kebutuhan pangan, kebutuhan sandang dan kebutuhan papan. Seiring perkembangan zaman dan peningkatan jumlah penduduk, kebutuhan papan menjadi permasalahan yang sering terjadi di setiap negara dan tidak terkecuali dengan Indonesia. Luasnya wilayah dan tersedianya sumber daya alam yang banyak di Indonesia tidak menjamin bahwa setiap warga negara dapat memiliki rumah yang layak huni dengan mudah dan murah. Pembangunan kawasan perumahan dan permukiman saat sekarang didominasi oleh perusahan-perusahaan swasta dan tidak lagi oleh pemerintah seperti pada zaman pemerintahan era Bapak H.M Soeharto dengan penamaan Perumnas. Tidak terlibatnya pemerintah dalam penyediaan dan pembangungan perumahan masyarakat dewasa ini menimbulkan banyaknya kerugian di pihak masyarakat sebagai konsumen. Hal ini disebabkan oleh banyaknya pengusaha swasta yang tidak menyelesaikan pembangunan perumahan yang sudah diberikan bantuan dana melalui Kredit Kepemilikan Rumah oleh pihak Bank. Pembinaan dan pengawasan oleh pemerintah yang sudah ada dalam undang-undang tidak berjalan dengan baik, sehingga memberi peluang terjadinya penyelewengan dan perbuatan melawan hukum oleh pihak pengembang di bidang perumahan dan permukiman.

References

Asriman, Wanprestasi Pengembang terhadap konsumen, di akses melalui asriman.com

Fanny Amalul Arifin, Tanggung Jawab Developer Yang Wanprestasi Dalam Kontrak Jual Beli

Rumah Dan Hubungan Hukumnya Dengan Perlindungan Konsumen, Jurnal Hukum

Universitas Brawijaya, 2013.

Lita Lia, 10 Contoh Kasus Pengusaha Properti Menipu Konsumen,diakses melalui

blog.spacestock.com tanggal 10 Agustus 2020 jam 12.00.

Natalia Salim & Endang Pandamdari, Tanggung Jawab Developer Terhadap Konsumen Akibat

Wanprestasi Dalam Penyerahan Unit Apartemen Pluit Sea View Berdasarkan Perjanjian

Pengikatan Jual Beli, Jurnal Hukum Adigama, 2019.

Rosmha Widiyani, Berapa Jumlah Penduduk Indonesia 2020? Naik atau Turun, New Detik.com

diakses Sabtu, jam 12.00.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun

Tentang Peran Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Perumahan Dan Kawasan

Permukiman.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 yaitu tentang zonasi.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan

Perumahan Dan Kawasan Permukiman.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan

Permukiman.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.

Downloads

Published

2020-09-24

Issue

Section

Articles